Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, memberikan kritik tajam terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur yang dinilainya belum merata, terutama bagi kalangan petani dan masyarakat kecil di pedesaan. Ia menyoroti ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang dan perkebunan yang dinilai membuat daerah kurang mandiri secara ekonomi.
“Sesungguhnya kita, pemerintah Kutai Timur, harus berpikir. Yang sekarang kita bangga-banggakan adalah tentang adanya tambang,” ujarnya saat ditemui usai rapat di Kantor DPRD Kutai Timur.
Menurutnya, orientasi pembangunan yang terlalu berfokus pada sektor tambang membuat daerah kurang mempersiapkan diri menghadapi masa pasca tambang. “Tidak pernah kita berpikir setelah pasca tambang, apa yang harus diperbuat. Bagi saya, yang paling tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempertahankan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Ia menilai, hingga kini program pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian masih belum berjalan maksimal. “Program ini belum jelas. Kalau misalnya lusa tambang tutup, atau perkebunan berhenti, apa yang kita lakukan? Karena yang kita dengar selama ini dari pihak kabupaten, kita hanya melenggak-melenggok dengan DBH,” tegasnya.
Pihaknya menambahkan, pemerintah daerah seharusnya mulai mendorong transformasi ekonomi daerah dengan memprioritaskan pemberdayaan petani lokal, peningkatan hasil pertanian, dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pangan.
“Pertanian itu sektor yang paling dekat dengan rakyat. Kalau kita mau bicara ketahanan ekonomi rakyat Kutai Timur, ya mulai dari sana. Jangan tunggu tambang habis baru menyesal,” pungkasnya. (ADV)
