SAMARINDA, VIDETIMES.com – Sekretaris Bidang Agitasi dan Propaganda DPD GMNI Kaltim, Muslan, mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang membubarkan aksi unjuk rasa Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara Muara Badak di PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga pada Rabu (12/2/2025) sekitar pukul 18.05 WITA.
Aksi damai yang menuntut kepastian kompensasi bagi nelayan terdampak aktivitas perusahaan ini justru berakhir dengan intervensi keras aparat, yang dinilai berlebihan dan mencederai hak berdemokrasi.
Muslan menilai pembubaran paksa ini menunjukkan semakin terbatasnya ruang kebebasan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa tindakan represif seperti ini hanya akan memperburuk citra kepolisian di mata publik.
“Kami mengecam keras tindakan ini. Polisi seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan malah menjadi alat untuk membungkam suara rakyat yang menyampaikan keluhan secara damai,” ujar Muslan saat dikonfirmasi.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan di Muara Badak. Muslan juga menyoroti bahwa respons aparat yang berlebihan menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin perlindungan bagi masyarakat kecil.
Ia mendesak agar kepolisian lebih mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang tindakan represif saat menangani demonstrasi damai.
“Kita tidak ingin demokrasi kita mengalami kemunduran. Jika pola seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum akan semakin luntur,” pungkasnya.
Kasus ini kembali menyoroti ketegangan antara kepentingan industri dan hak-hak masyarakat lokal. Ke depan, pemerintah dan aparat diharapkan bisa lebih bijak dalam merespons aspirasi rakyat demi menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan sosial. (Irf)
