Kutai Timur – Menyambut tahun anggaran 2025, Anggota DPRD Kutai Timur Aidil Fitri mendorong pemerintah daerah membentuk tim pemeriksa independen yang melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa. Ia menilai tidak cukup lagi mengandalkan pemeriksaan acak atau sekadar evaluasi berdasarkan laporan administrasi.
“2025 harus ada tim yang benar-benar ke lapangan memeriksa semua desa. Jangan acak. Periksa semua,” tegas Aidil.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh penting untuk memastikan bahwa setiap desa benar-benar menggunakan dana desa sesuai aturan.
Menurutnya, pemeriksaan acak selama ini membuat banyak desa tidak tersentuh audit dan akhirnya ada potensi penyimpangan yang tidak terdeteksi.
Aidil menegaskan bahwa hasil audit nantinya tidak boleh disamaratakan, Desa yang dinilai berhasil mengelola dana desa dengan baik harus diberi penghargaan atau insentif.
Namun desa yang bermasalah harus dibuka secara transparan dan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan.
“Kalau desa tersebut menggunakan dana desa dengan baik, kita beri apresiasi, beri reward. Tapi kalau bermasalah, ya harus disebutkan. Tidak bisa disamaratakan semua bagus,” katanya.
Menurutnya, selama ini banyak desa yang tampak belum maksimal dalam mengelola anggaran. Baik dari aspek penyerapan, transparansi, maupun kualitas pembangunan fisik.
Ada desa yang serapan anggarannya rendah, sementara beberapa proyek yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi.
“Banyak yang penyerapannya kurang. Itu yang harus kita periksa,” ujarnya.
Ia menilai dengan audit menyeluruh, pemerintah dapat melakukan pembinaan yang lebih tepat sasaran.
Desa yang lemah dalam administrasi bisa diberikan pendampingan tambahan, sementara desa yang menyimpang dari aturan harus dikenai sanksi agar ada efek jera.
Aidil berharap tahun 2025 menjadi momentum pembenahan besar-besaran terhadap pengelolaan dana desa.
Ia menegaskan bahwa dana desa merupakan instrumen penting untuk membangun perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau pengelolaannya baik, desa bisa berkembang pesat. Tapi kalau dibiarkan tanpa pengawasan, rawan sekali terjadi penyimpangan,” tutupnya. (ADV)
