Kutai Timur — Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, Akhmad Sulaeman, menegaskan pentingnya pembangunan fasilitas pelabuhan di wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Sandaran, untuk diusulkan dalam skema Multiyears Contract (MYC).
Hal itu ia sampaikan dalam rapat pembahasan usulan infrastruktur bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, masyarakat pesisir selama ini menghadapi tantangan besar dalam mobilitas karena tidak adanya pelabuhan yang memadai.
Kondisi tersebut membuat aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan transportasi orang menjadi berjalan lambat dan tidak efisien.
“Sandaran adalah wilayah pesisir yang seharusnya memiliki pelabuhan. Kondisi tanpa pelabuhan seperti sekarang tentu sangat memprihatinkan,” kata Sulaeman.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah secara resmi mengusulkan pembangunan pelabuhan di Manubar sebagai salah satu prioritas.
Usulan tersebut tidak muncul tiba-tiba, tetapi berasal dari kebutuhan jangka panjang masyarakat yang selama ini telah menyampaikan aspirasi serupa berulang kali.
Setelah menyampaikan usulan pelabuhan, Sulaeman juga memaparkan bahwa Dapil 5 mengajukan lima usulan pembangunan jalan yang dianggap mendesak dan harus disertakan dalam pembahasan multiyears.
Menurutnya, akses jalan dan pelabuhan merupakan satu kesatuan pendukung utama bagi aktivitas masyarakat pesisir.
“Di Dapil 5 ada lima usulan jalan, dan satu pelabuhan yang kami tambahkan khusus untuk Sandaran. Itu semua kebutuhan riil warga,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa masyarakat pesisir sangat bergantung pada jalur laut dan sungai, sehingga ketiadaan pelabuhan yang representatif menghambat berbagai kegiatan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi sembako.
Menurutnya, pelabuhan bukan hanya infrastruktur ekonomi, melainkan kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan masuknya usulan pelabuhan Sandaran dalam pembahasan MYC, Sulaeman berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih.
Ia menilai bahwa proyek multiyears memberi peluang untuk pembangunan skala besar yang tidak mungkin dikerjakan dalam satu tahun anggaran.
“Sebagai wakil masyarakat Dapil 5, saya berharap seluruh usulan ini dapat direalisasikan sampai tahun 2028,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemenuhan infrastruktur pesisir akan berdampak luas, tidak hanya bagi Sandaran, tetapi juga wilayah sekitar yang menjadikan pelabuhan sebagai akses utama.
Dengan konektivitas yang baik antara jalan dan pelabuhan, aktivitas masyarakat dipastikan semakin efisien dan perekonomian lokal meningkat.
Sulaeman juga menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal usulan tersebut hingga tahap finalisasi agar pembangunan benar-benar menyentuh wilayah yang selama ini terpinggirkan.
Ia menyebut pembangunan pelabuhan adalah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan mengarahkan skema multiyears pada kebutuhan mendasar masyarakat pesisir, diharapkan Kutai Timur semakin inklusif dan tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan atau kecamatan yang sudah berkembang. (ADV)
