VIDETIMES – Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten, Sudirman Latif, menegaskan bahwa pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan harus sepenuhnya mengacu pada data terpadu sosial ekonomi milik pemerintah daerah. Hal ini disampaikannya dalam sebuah workshop penyelarasan data kemiskinan yang mempertemukan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Sosial, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Sudirman, selama ini bantuan CSR di sejumlah wilayah kerap tidak tepat sasaran karena perusahaan menggunakan sumber data yang berbeda-beda. Dengan adanya data tunggal yang dihimpun dari desa dan RT, ia berharap setiap bentuk intervensi perusahaan dapat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
“Kami harapkan perusahaan mengambil data langsung dari sistem terpadu ini. Dengan begitu, bantuan CSR tidak lagi salah sasaran,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan struktur pendataan menyeluruh yang memuat berbagai indikator, mulai dari kondisi sanitasi, akses air bersih, hingga tingkat risiko kemiskinan ekstrem.
Sudirman menilai, keterlibatan perusahaan sangat penting dalam mendukung program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Ia mencontohkan bahwa sejumlah perusahaan memiliki porsi anggaran CSR yang cukup besar dan dapat diarahkan untuk perbaikan sanitasi, pembangunan sarana air bersih, peningkatan gizi, maupun dukungan program pendidikan.
Dengan penggunaan data terpadu, Sudirman optimistis kolaborasi pemerintah dan perusahaan akan semakin efektif. Ia menegaskan bahwa CSR bukan sekadar bantuan simbolis, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan sosial yang berkelanjutan.
“Kalau datanya sudah tunggal, semua mudah. Tinggal koordinasi. Perusahaan cukup melihat keluarga mana yang masuk kategori miskin atau berisiko, maka bantuannya langsung tepat,” katanya. (K/Adv Kominfo)
