SAMARINDA, VIDETIMES.com – Ratusan pegawai honorer dari berbagai instansi di Samarinda berkumpul di Gedung DPRD Samarinda pada Selasa, 14 Januari 2025, untuk menyampaikan keresahan mereka kepada Komisi I DPRD Kota Samarinda.
Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat lantai II, mereka menyoroti ketidakjelasan status kerja yang hingga kini belum berubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski telah lama mengabdi.
Keluhan ini mencuat setelah hasil tes PPPK beberapa waktu lalu tidak sesuai harapan. Banyak pegawai honorer merasa kecewa karena formasi yang mereka nantikan diisi oleh peserta lain yang lolos seleksi. Kondisi ini membuat mereka merasa terkatung-katung dan khawatir akan masa depan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Ia menekankan bahwa meskipun tes CPNS dan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Samarinda tetap berupaya mencari solusi.
“Pemkot Samarinda sedang menyiapkan skema pekerja paruh waktu sebagai solusi sementara. Dalam skema ini, honorer akan tetap menerima gaji seperti saat ini, bahkan ada potensi kenaikan, meskipun tanpa dana pensiun,” ujar Samri.
Ia menjelaskan bahwa honorer akan dimasukkan ke dalam daftar tunggu atau “waiting list” dan diprioritaskan mengisi posisi kosong yang ditinggalkan pegawai pensiun. Selama masa tunggu, mereka tetap bekerja dengan upah yang sama.
Samri menambahkan, pengangkatan dari daftar tunggu ini akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Jika tahun ini hanya mampu menggaji 1.000 orang, maka itu yang akan diangkat. Jika anggaran tahun depan meningkat, jumlahnya bisa bertambah,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi honorer yang merasa diabaikan.
“Kami mendengar jeritan hati mereka. Semoga ini menjadi awal solusi sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik,” pungkas Samri. (Irf)
