SAMARINDA, VIDETIMES.com — Banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah Kota Samarinda sejak awal pekan ini menjadi sorotan tajam Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. Dalam rapat evaluasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Kamis (15/5/2025), Deni menilai upaya pengendalian banjir di Kota Tepian masih jauh dari optimal.
“Tadi kita banyak berdiskusi, kita meminta penjelasan kepada Dinas PUPR terkait progres yang telah dilakukan dalam pengendalian banjir di Kota Samarinda,” ujar Deni kepada awak media usai rapat.
Banjir yang terjadi sejak Senin (12/5/2025) menggenangi sejumlah titik rawan, termasuk wilayah Bengkuring dan Loa Janan Ilir, yang hingga kini masih belum surut. Menurut Deni, sistem drainase yang ada belum mampu mengakomodasi curah hujan dengan intensitas ekstrem.
“Saat ini drainase yang kita miliki itu mungkin belum bisa menampung intensitas hujan sampai 100–135 milimeter per detik. Sehingga ketika hujan lebat, pasti akan terjadi genangan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Deni juga menyoroti banyaknya pembangunan kawasan perumahan baru yang tidak dilengkapi dengan kolam retensi sesuai standar teknis. Keberadaan kolam retensi, kata dia, sangat krusial untuk menahan limpasan air hujan sebelum mengalir ke kawasan permukiman.
Selain masalah teknis, ia menegaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pembukaan lahan secara masif turut memperburuk kondisi hidrologis kota yang memang sudah rawan banjir.
“Pengupasan lahan yang tak terkendali memperparah aliran permukaan dan mempercepat terjadinya banjir, khususnya di kawasan padat penduduk,” tambahnya.
Deni mendorong adanya sinergi antara DPRD dan Pemkot Samarinda dalam menyusun strategi jangka pendek maupun jangka panjang untuk menanggulangi banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Semua pasti berkaitan dengan dana. Kita harapkan ke depan APBD bisa meningkat, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya, agar kita bisa melakukan perbaikan yang lebih besar lagi dalam pengendalian banjir,” jelasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan ini dan meminta Dinas PUPR untuk menyampaikan titik-titik fokus penanganan banjir secara rinci agar penganggaran di masa depan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Adv/DPRD Samarinda)
