SAMARINDA, VIDETIMES.com – Upaya menghadirkan pendidikan yang inklusif dan merata bagi warga miskin ekstrem di Samarinda mendapat dorongan baru. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tak mampu.
“Program ini penting dan layak diperjuangkan karena menyentuh langsung masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem,” ujar Novan saat dikonfirmasi (18/6/2025).
Sekolah Rakyat digagas sebagai alternatif pendidikan formal, menyasar anak-anak yang selama ini tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan konvensional akibat keterbatasan biaya maupun lokasi tempat tinggal. Dalam skemanya, seluruh biaya sekolah dan kebutuhan belajar ditanggung oleh pemerintah.
“Sekolah ini tidak hanya memberi akses, tapi juga jaminan kualitas pendidikan dasar yang layak. Semua ditanggung negara,” kata Novan.
Program ini juga dirancang untuk menjawab ketimpangan pendidikan antara pusat kota dan kawasan pinggiran seperti Palaran, Sambutan, dan Loa Janan Ilir, di mana angka putus sekolah masih cukup tinggi.
Novan memastikan Komisi IV akan mengawal penuh realisasi program ini, termasuk mendorong alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2025 dan APBD murni tahun berikutnya.
“Kami akan duduk bersama dengan Dinas Pendidikan dan pihak eksekutif agar ini tidak berhenti di wacana,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat agar program ini bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena miskin. Ini investasi sosial jangka panjang,” tegasnya.
Selain pendidikan akademik, Novan mendorong agar kurikulum Sekolah Rakyat juga memuat pelatihan keterampilan dasar. Menurutnya, bekal keterampilan sangat penting bagi anak-anak yang mungkin tidak langsung melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
Saat ini, program masih dalam tahap pemetaan teknis oleh Dinas Pendidikan Samarinda. Penentuan wilayah prioritas dan kebutuhan tenaga pengajar sedang difinalisasi. DPRD menargetkan program ini bisa diluncurkan paling lambat pada awal tahun ajaran baru mendatang.
“Kalau ini berhasil, saya kira bisa jadi model nasional untuk kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa,” tutup Novan. (ADV/DPRD Samarinda)
