SAMARINDA, VIDETIMES.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur menggelar Sarasehan Kebangsaan pada Rabu (23/07/2025) di Sekretariat DPD PDI-P Kaltim. Kegiatan yang mengangkat tema “Perempuan Indonesia Berdaya, Indonesia Raya” ini diikuti oleh 105 kader perempuan dari seluruh DPC se-Kaltim.
Sarasehan tersebut menjadi ruang konsolidasi politik kader perempuan sekaligus ajang dialog terbuka lintas jenjang organisasi, mulai dari DPD, DPC, PAC hingga ranting. Hadir secara langsung dalam kegiatan ini, pengurus DPP PDI-P, Tri Rismaharini, yang memberikan pembekalan kepada para peserta.
Tri Rismaharini mengungkapkan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan ini, yang mempertemukan para kader perempuan dari berbagai wilayah di Kaltim. Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
“Alhamdulillah, melalui sarasehan kebangsaan ini, kader perempuan PDI Perjuangan se-Kaltim bisa berkumpul bersama. Mulai dari DPD, DPC, PAC hingga ranting. Kita tahu, dalam Undang-Undang Pemilu ada kuota 30 persen untuk perempuan di parlemen. Namun kita sendiri masih kesulitan memenuhinya. Maka dari itu, selain meyakinkan kader perempuan di internal, kami juga terus mendorong mereka agar lebih dekat dengan rakyat di Kaltim,” ujar Risma.
Risma menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak cukup hanya dengan kehadiran di struktur partai, tetapi harus aktif menjangkau masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa dorongan ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
“Itu harus kita lakukan sekarang, karena itu juga menjadi bagian dari persiapan mereka. Dan ini juga merupakan perintah langsung dari Bu Mega,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Risma menyebutkan bahwa para kader perempuan dari seluruh penjuru Kaltim menyatakan dukungan agar Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDI Perjuangan untuk periode 2025–2030. Dukungan tersebut bahkan ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan yang akan dibawa ke DPP di Jakarta.
“Tadi juga ada penandatanganan dari kader terkait dukungan tersebut. Selain untuk memenuhi kuota 30 persen, kami juga menemui kader dari DPC hingga ranting, untuk membicarakan langkah-langkah yang dibutuhkan ke depan,” tambah Risma.
Sekretaris DPD PDI-P Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa sarasehan ini merupakan forum penting bagi kader perempuan untuk bertukar pikiran, saling menguatkan, dan menumbuhkan solidaritas.
“Temanya ‘Perempuan Berdaya, Indonesia Raya’. Ya, di sini kami berdiskusi, bertukar pengalaman, mempererat tali persaudaraan. Harapannya, kader-kader perempuan PDI Perjuangan bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ketua Umum kami, Bu Mega, yang begitu kuat dan tegas dalam menghadapi badai dan rintangan,” ungkapnya.
Ananda juga menyoroti isu-isu penting yang dibahas dalam forum ini, mulai dari kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan pekerjaan, hingga persoalan pemberdayaan ekonomi dan kesiapan generasi muda. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap remaja putri sebagai calon ibu masa depan.
“Banyak hal yang dibahas. Kami serius membicarakan kesetaraan gender — dalam pendidikan, kesempatan kerja, ekonomi, dan sebagainya. Tapi yang paling penting juga tadi kita bahas soal generasi penerus bangsa. Tentang stunting, tentang bagaimana remaja putri mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ibu — dengan anak-anak yang sehat dan pintar-pintar,” jelasnya.
Menjelang penutupan acara, beberapa kader juga menyampaikan permintaan secara langsung agar Megawati Soekarnoputri bersedia kembali menjadi Ketua Umum. Aspirasi tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang akan dibawa sebagai bagian dari suara daerah ke Kongres PDI-P.
“Tadi saat diskusi, ada beberapa kader yang memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri agar bersedia kembali menjadi Ketua Umum. Karena akan ada Kongres PDI-P untuk menentukan ketua umum periode 2025–2030. Maka tadi mereka membuat surat pernyataan yang mudah-mudahan akan dibawa oleh DPP ke Jakarta,” ujarnya.
Sarasehan ini juga menekankan pentingnya agar kader perempuan tidak hanya aktif di internal partai, tetapi juga benar-benar hadir di tengah masyarakat. Ananda menegaskan bahwa mendengarkan keluhan warga dan mencari solusi adalah bentuk pengabdian politik yang sejati.
“Arahan khususnya adalah untuk selalu bergerak, turun ke masyarakat. Karena kedekatan dengan rakyat adalah kunci utama dalam membangun. Kita bisa mendengarkan keluhan, dan dari situ kita bisa carikan solusinya. Permasalahan-permasalahan di daerah seperti di Kaltim ini harus bisa kita tangkap dan tindak lanjuti,” pungkasnya. (irf)
