SAMARINDA, VIDETIMES.com – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menuai sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, menyayangkan hasil seleksi yang dinilai tidak berpihak pada para tenaga honorer senior yang telah lama mengabdi.
“Banyak honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun justru tidak lolos. Padahal mereka sudah bekerja maksimal dan loyal,” ujar Ronald (24/6/2025).
Menurut politisi yang akrab disapa Ronald ini, sistem seleksi PPPK saat ini terlalu menitikberatkan pada capaian nilai tes semata, tanpa mempertimbangkan masa pengabdian maupun loyalitas kerja. Padahal, lanjutnya, kriteria seperti dedikasi dan pengalaman kerja juga sangat dibutuhkan dalam birokrasi.
“Yang dibutuhkan pemerintah itu bukan hanya orang pintar, tapi juga yang sudah teruji loyalitas dan pengabdiannya. Kalau hanya dilihat dari nilai, jelas ini tidak adil bagi yang sudah bertahun-tahun bekerja,” tegasnya.
Ronald mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap keluhan para honorer yang gagal dalam seleksi. Ia khawatir, ketidakpuasan yang tidak ditanggapi serius bisa memicu rasa ketidakadilan yang berkepanjangan.
“Jangan sampai mereka merasa menjadi korban sistem yang tidak memihak. Pemerintah harus hadir dan memberi perhatian khusus kepada mereka,” tambahnya.
Ia pun mendorong agar ke depan sistem seleksi PPPK bisa dievaluasi secara menyeluruh, dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan proporsional, bukan semata-mata berdasarkan angka. (ADV/DPRD Samarinda)
