SAMARINDA, VIDETIMES.com – Menjamurnya pedagang kopi gerobakan di berbagai sudut Kota Samarinda menjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno. Ia menilai penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum mengedepankan pendekatan persuasif dan terkesan hanya berorientasi pada penggusuran.
Menurut Suparno, para pelaku usaha ini umumnya berasal dari sektor UMKM yang sedang bertahan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ia menekankan bahwa langkah penertiban yang terlalu represif justru bisa memperburuk situasi ekonomi masyarakat kecil.
“Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, mereka ini hanya berjuang untuk hidup. Jangan sampai niat menata kota malah mematikan usaha rakyat,” ucap Suparno (23/7/2025).
Ia menyoroti belum adanya koordinasi yang jelas antara Satpol PP dan dinas terkait dalam menangani pedagang kaki lima, termasuk gerobakan kopi. Padahal, kata Suparno, pembinaan UMKM seharusnya melibatkan seluruh elemen pemerintah daerah, mulai dari kelurahan hingga OPD teknis.
“UMKM itu butuh perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar dibersihkan dari jalanan. Harusnya Satpol PP duduk bersama dinas UMKM, PUPR, camat dan lurah, cari solusi bersama,” jelasnya.
Suparno pun mengusulkan agar Pemkot menyediakan zona-zona khusus yang ramah bagi pelaku usaha gerobakan, dengan pengaturan jam operasional dan penataan rapi agar tidak mengganggu ketertiban maupun keindahan kota.
“Daripada digusur, lebih baik ditata. Misalnya ada area-area tertentu yang diperbolehkan berjualan dengan jam operasional yang jelas. Jadi semua tertib, tapi mereka juga tetap bisa berjualan,” katanya.
Ia mengakui, keberadaan gerobakan yang tumbuh tanpa pengawasan juga membawa dampak negatif, seperti kesan kumuh dan gangguan pejalan kaki di trotoar. Namun, hal itu seharusnya tidak diselesaikan dengan pendekatan sepihak.
“Kalau kita lihat pagi hari, gerobakan itu berjejer dengan warna dan bentuk yang beda-beda. Estetika kota terganggu, mobilitas warga juga kena. Tapi solusinya bukan asal gusur,” ujarnya.
Suparno memahami beban kerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban makin berat, apalagi dengan makin banyaknya pedagang di ruang publik. Tapi ia percaya, pendekatan yang humanis akan jauh lebih efektif dalam jangka panjang.
“Satpol PP juga manusia. Mungkin mereka juga capek. Tapi kalau kita fasilitasi dan beri aturan yang jelas, mereka tidak perlu turun dengan cara keras,” imbuhnya.
Ia pun mendorong Pemkot Samarinda untuk merumuskan kebijakan jangka panjang yang berpihak pada UMKM.
“Kalau pemerintah benar-benar ingin UMKM tumbuh, maka harus hadir sebagai pendamping, bukan sebagai penghalang. Tertibkan boleh, tapi fasilitasi juga wajib,” tutup Suparno.
