Sangatta, Videtimes.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur melalui Ketua Fraksi, Akbar Tanjung, menekankan pentingnya percepatan sejumlah agenda strategis dalam RAPBD 2026. Dalam sidang paripurna, Akbar menyampaikan bahwa pemerintah harus memastikan setiap program prioritas dapat berjalan sejak awal tahun, khususnya proyek-proyek Multiyears (MY) yang selama ini menjadi sorotan publik.
Menurutnya, groundbreaking proyek MY harus dilakukan pada kuartal pertama agar tidak mengganggu timeline penyelesaian. “Jika awal tahun mengalami penundaan, maka penyelesaian proyek, serapan anggaran, serta manfaat yang ditunggu masyarakat akan ikut tertunda,” katanya.
Fraksi PKS, melalui Akbar Tanjung juga menyoroti program Rp250 juta per RT yang dinilai strategis karena langsung menyentuh kebutuhan warga. Namun, PKS menegaskan perlunya pengawasan ekstra ketat. Akbar meminta Dispenas memaksimalkan komunikasi, sosialisasi, dan asistensi teknis. Selain itu, ia mengusulkan adanya pengawas atau pendamping independen yang bertugas memonitor pelaksanaannya di 1.860 RT agar program benar-benar sesuai musyawarah warga dan terhindar dari penyimpangan.
Masalah ketersediaan air bersih dan listrik desa juga mendapatkan perhatian serius Fraksi PKS. Dalam catatannya, masih ada desa yang belum mendapatkan layanan dasar tersebut. Akbar mendorong pemerintah menyusun rencana akselerasi dengan skema pendanaan yang jelas, baik melalui APBD, APBN, atau kerja sama. Target elektrifikasi dan pemenuhan layanan air bersih harus mencapai 100 persen sebagai hak dasar masyarakat.
PKS juga menyoroti infrastruktur telekomunikasi, transportasi publik, terminal, pelabuhan, hingga bandara sebagai faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menambahkan bahwa sektor pendidikan harus mulai mengalihkan fokus dari pembangunan fisik menuju peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan teknologi.
“Seluruh pembangunan harus benar-benar membawa perubahan, bukan hanya tercatat di anggaran,” tegasnya. (Adv)
