SAMARINDA, VIDETIMES.com – Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulawarman (Unmul) tahun 2025 berubah menjadi sorotan nasional setelah mahasiswa FKIP melakukan aksi balik badan saat Wakil Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan keynote speech pada (5/08/2025) lalu.
Aksi simbolik tersebut menimbulkan reaksi berantai: mulai dari permintaan maaf Dekan FKIP, pernyataan berbeda dari Wakil Rektor III, hingga tudingan bahwa kampus tunduk pada kekuasaan.
Aksi Simbolik dan Respons Tergesa-Gesa Dari Birokrasi
BEM FISIP Unmul menilai permasalahan ini tidak lagi sebatas isu internal kampus. “Aksi balik badan mahasiswa baru di PKKMB Unmul 2025 seharusnya dibaca sebagai tanda bahwa kesadaran kritis tidak pernah bisa dimatikan. Sayangnya, pihak kampus justru buru-buru menunduk dengan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Wakil Gubernur melalui Dekan FKIP,” ujar Rossa Tri Rahmawati Bahri, Menteri Adkesma BEM FISIP Unmul.
Yang lebih mengundang tanda tanya, pihak kampus bahkan menyebut aksi itu sebagai “kesalahan mahasiswa, yang seharusnya ditujukan kepada BEM KM Unmul, bukan kepada Wakil Gubernur Kaltim.” Pernyataan ini memunculkan spekulasi adanya tekanan eksternal yang diterima birokrasi kampus.
Kontradiksi di Tubuh Birokrasi
Wakil Rektor III Unmul kemudian memberikan pernyataan berbeda. Ia menilai aksi mahasiswa sah-sah saja, namun di saat bersamaan membenarkan langkah permintaan maaf Dekan FKIP sebagai bentuk “budaya ketimuran.”
Pernyataan itu, menurut BEM FISIP, justru kontraproduktif. “Budaya ketimuran sejatinya bukan berarti tunduk di hadapan kekuasaan, melainkan menjunjung martabat, rasa hormat, dan keberanian menjaga kebenaran. Ironisnya, istilah itu dipelintir menjadi pembenaran atas langkah tergesa-gesa yang melemahkan posisi mahasiswa,” kritik Rossa.
Esensi PKKMB yang Tergeser
Permasalahan utama PKKMB Unmul 2025, kata BEM FISIP, bukanlah soal aksi balik badan, melainkan penyelenggaraan acara itu sendiri. Alih-alih membenahi sarana prasarana yang belum layak serta memberi ruang organisasi mahasiswa untuk memperkenalkan diri, kampus justru sibuk menjaga citra di depan pejabat.
“PKKMB semestinya dirancang sebagai ruang awal pembelajaran yang membentuk nalar kritis sekaligus melatih keberanian mahasiswa untuk menyuarakan pendapat, bukan seremoni penuh tamu undangan yang menjadikan acara ini lebih mirip panggung kekuasaan ketimbang pintu masuk kehidupan akademik,” tegas Rossa.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah kampus benar-benar berupaya mengurai persoalan, atau justru sibuk melindungi citra di hadapan kekuasaan? Di balik pernyataan yang saling bertolak belakang, spekulasi dan kontradiksi justru memperlihatkan satu hal: Unmul masih berada di bawah bayang kekuasaan, alih-alih berdiri tegak bersama mahasiswa. (*)
