SAMARINDA, VIDETIMES.com — Isu penghentian anggaran kerja sama media massa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini menjadi sorotan publik. Kebijakan ini diduga mencuat usai viralnya insiden yang melibatkan ajudan pribadi Gubernur Kaltim, berinisial S.
Padahal, selama ini media massa berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi, mempromosikan pembangunan daerah, hingga mendukung proyek nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud, sebelumnya juga menegaskan pentingnya peran media dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Ia menyebut, media memiliki posisi penting dalam menyosialisasikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.
Namun, sinyal penghentian anggaran media oleh Pemprov Kaltim memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk kalangan jurnalis lokal. Mereka menilai langkah ini bisa berdampak negatif terhadap ekosistem pers daerah.
Koordinator Jurnalis Milenial Samarinda, Herdiansyah, mengungkapkan keprihatinannya.
“Media ini kebanyakan hidup dari kerja sama dengan pemerintah. Jika langkah ini benar dilakukan, maka secara tidak langsung kinerja media di Kaltim akan menurun,” tegasnya, Jumat (25/7/2025).
Ia menambahkan, media besar mungkin masih mampu bertahan karena memiliki sumber daya finansial yang memadai. Namun, media lokal yang sedang berkembang akan sangat terdampak karena bergantung pada dukungan kerja sama tersebut.
Menurutnya, banyak media lokal justru memberi kontribusi penting, termasuk membuka lapangan kerja bagi anak muda, khususnya di bidang digital dan teknologi informasi.
“Kalau anggaran media dihilangkan, pemerintah secara tidak langsung menambah angka pengangguran di Kaltim, khususnya di kalangan milenial,” tambah Herdiansyah. (irf)
