VIDETIMES – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak dasar masyarakat berupa akses listrik, air, dan transportasi.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang wajib terpenuhi.
“Ini masuk dalam standar pelayanan minimal. Listrik, air, jalan, transportasi, semuanya adalah hak dasar masyarakat,” ujar Bupati, Jumat, (14/11/2025).
Ia menambahkan, meskipun beberapa wilayah Kutim termasuk kategori 3T tertinggal, terpencil, dan terluar kondisinya masih lebih baik dibandingkan daerah serupa di beberapa negara lain seperti Nepal dan Pakistan.
Bupati Ardiansyah menjelaskan, pemerintah daerah terus mendorong PLN dan perusahaan swasta untuk membuka akses listrik di desa-desa yang belum terjangkau. Hal ini dilakukan agar tidak ada warga yang tertinggal dari layanan dasar energi.
“Dulu, kita pernah mengirimkan diesel ke beberapa desa agar masyarakat bisa menikmati listrik. Itu solusi sementara sebelum jaringan PLN bisa masuk secara permanen,” katanya.
Selain PLN, sejumlah perusahaan swasta juga berperan penting. PT Telkom Land dan PT BMA, misalnya, telah memberikan kontribusi listrik bagi beberapa desa sebelum jaringan PLN terpasang sepenuhnya. Namun, Ia mengakui masih banyak tantangan. Ada desa-desa yang belum bisa dialiri listrik karena tumpang tindih wilayah usaha perusahaan dan prosedur perizinan yang panjang.
“Masih ada enam desa di Kecamatan Sandaran yang belum teraliri listrik. Kita berharap tahun depan PLN dan perusahaan swasta bisa menyalurkan listrik ke desa-desa tersebut,” katanya tegas.
Ia menambahkan, pemerintah Kutim terus melakukan komunikasi intensif dengan PLN agar target desa terang dapat tercapai pada 2026. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi secara merata.
“PLN sudah turun ke lapangan dan kami tinggal menunggu realisasi. Target kami, desa-desa yang selama ini gelap bisa menikmati listrik secepat mungkin,” jelasnya.
Bupati Ardiansyah juga menekankan peran aktif masyarakat agar pemasangan jaringan listrik berjalan lancar, termasuk persetujuan pemangkasan pohon sepanjang jalur listrik.
“Tanaman sawit, kelapa, atau mangga mungkin harus dipotong agar jaringan bisa masuk. Kita berharap warga mendukung demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah memonitor terus progres pembangunan jaringan listrik, termasuk melalui Kabag SDA yang ditugaskan memantau perkembangan di lapangan.
“Dengan langkah-langkah strategis ini, kami yakin Kutim bisa mewujudkan desa terang dan memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi,” kata Bupati Ardiansyah optimistis.
Ia menambahkan, listrik yang masuk ke desa-desa terpencil akan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Tidak hanya rumah tangga, tetapi juga UMKM, industri kreatif, dan sekolah akan merasakan manfaat listrik. Ini bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kutim,” pungkasnya. (K/Adv)
