Kutai Timur – Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur kembali menyoroti isu pemerataan pembangunan infrastruktur yang dinilai masih belum sepenuhnya menyentuh kecamatan-kecamatan pedalaman.
Dalam rapat kerja dengan sejumlah dinas teknis, Anggota Komisi C, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan merupakan indikator keberpihakan pemerintah terhadap seluruh masyarakat tanpa membedakan lokasi tempat tinggal mereka.
Pandi menjelaskan bahwa banyak desa di pedalaman masih mengandalkan jalur tanah sebagai akses utama, serta menghadapi keterbatasan air bersih dan fasilitas dasar lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila prinsip pemerataan dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa kebutuhan masyarakat di kawasan terpencil harus mendapat prioritas yang sebanding dengan kawasan perkotaan.
“Kami berupaya memastikan pembangunan hadir secara adil di seluruh 18 kecamatan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pandi meminta Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun data secara lebih terperinci terkait sebaran program pembangunan.
Data itu dianggap penting sebagai pedoman evaluasi serta bukti sejauh mana pemerataan benar-benar terlaksana. Ia menegaskan bahwa DPRD membutuhkan angka-angka untuk memastikan kebijakan tidak hanya bersifat normatif.
“Kami meminta rincian persentase program yang diserap per kecamatan agar menjadi rujukan yang objektif,” tuturnya.
Menurutnya, keberadaan data dapat membantu dewan melihat kecamatan mana yang harus mendapat perhatian lebih pada tahun anggaran berikutnya.
Pandi juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antara dinas teknis dan pemerintah kecamatan maupun desa.
Ia menilai bahwa komunikasi yang intens dapat memastikan program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar mengikuti pola proyek tahunan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan bukan hanya soal penyediaan jalan dan sarana fisik, tetapi juga mencakup penyediaan layanan dasar yang mendorong peningkatan kualitas hidup.
DPRD Kutim, lanjutnya, akan terus mengawal agar seluruh kecamatan memperoleh manfaat pembangunan secara merata dan berkelanjutan. (ADV)
