SAMARINDA, VIDETIMES.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Samarinda mulai melakukan pembahasan intensif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota untuk tahun anggaran 2024. Tahapan awal dimulai melalui rapat kerja perdana yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD Samarinda, lantai I.
Ketua Pansus, Deni Hakim, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada penyusunan agenda kerja, penetapan staf pakar, serta perencanaan kegiatan yang akan berlangsung selama 30 hari ke depan.
“Saat ini waktu efektif kami tersisa 27 hari. Kami akan segera memaksimalkan proses pembahasan dokumen LKPJ,” ujarnya kepada awak media, Selasa (8/4/2025).
Selama tiga hari ke depan, Pansus akan mengkaji secara menyeluruh isi dokumen LKPJ. Setelah itu, agenda akan dilanjutkan dengan sesi dengar pendapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperdalam evaluasi terhadap capaian program yang telah dijalankan Pemerintah Kota selama tahun 2024.
Deni menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya akan menyoroti capaian kebijakan, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran. Menurutnya, antara kebijakan dan anggaran merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses evaluasi.
“Kami akan menelaah semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta melihat secara konkret hasil yang dicapai di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa hasil evaluasi dari Pansus ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Samarinda. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan program dan penganggaran untuk tahun 2025.
Ia juga menegaskan bahwa proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dan objektif, tanpa mengistimewakan atau mengecualikan satu pun OPD.
“Semua sektor akan kami periksa secara proporsional. Tidak ada yang luput dari pengawasan,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menjadi pengingat penting bagi pemerintah agar setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Adv/DPRD Samarinda)
