Kutai Timur – Kebijakan efisiensi anggaran kembali menjadi perbincangan hangat di lingkungan pemerintah daerah Kutai Timur.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan keluhan atas pemangkasan anggaran yang dinilai terlalu signifikan, sehingga mengancam sejumlah program yang telah direncanakan sejak awal tahun.
Di tengah situasi ini, Bappeda dianggap menjadi instansi yang paling siap menghadapi kondisi pengetatan fiskal.
Anggota DPRD Kutim, Aldryansyah, mengungkapkan bahwa Bappeda tidak mengajukan permintaan penambahan anggaran meskipun beberapa OPD lainnya mengeluhkan pemotongan dana.
“Bappeda tampaknya memahami betul konteks efisiensi yang sedang ditempuh pemerintah. Karena itu mereka lebih realistis dan tidak mengusulkan penambahan anggaran,” ujarnya.
Sikap tersebut dianggap sejalan dengan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang merumuskan arah pembangunan daerah.
Dengan memahami kondisi fiskal yang tengah menurun, Bappeda dianggap mengambil langkah yang proporsional.
Namun, tidak semua OPD menunjukkan respons serupa.
Beberapa di antaranya menyampaikan keberatan karena kegiatan yang sebelumnya menjadi prioritas kini terancam tertunda.
Pemangkasan dianggap terlalu besar sehingga dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik.
“Banyak OPD mengeluhkan pemotongan anggaran yang dinilai berlebihan sehingga menghambat program strategis,” jelas Aldryansyah.
Seorang pengamat kebijakan publik dari universitas setempat menilai bahwa persoalan yang muncul tidak semata terkait jumlah anggaran yang dipangkas, tetapi minimnya koordinasi lintas instansi dalam menentukan prioritas.
Tanpa komunikasi yang jelas, pemangkasan dapat menimbulkan persepsi sepihak.
Menurutnya, Bappeda dapat menjadi contoh bagaimana OPD lain seharusnya bersikap.
Dengan pendekatan realistis, efisiensi dapat diterapkan tanpa menurunkan kualitas layanan publik secara drastis.
Pemerintah daerah berharap pembahasan anggaran yang masih berlangsung dapat menghasilkan keseimbangan antara kebutuhan efisiensi dan keberlanjutan program prioritas. Tujuannya agar pembangunan daerah tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas. (ADV)
