SAMARINDA, VIDETIMES.com – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti pentingnya sinergi dan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, tumpang tindih kebijakan yang kerap terjadi dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/4/2025). Politisi dari Fraksi Golkar itu menekankan bahwa seluruh jenjang pemerintahan—dari pusat hingga kabupaten/kota—perlu memiliki visi dan arah kebijakan yang sejalan.
Ia menilai, ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah bisa menciptakan kebingungan di lapangan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Pusat jangan bicara A, lalu daerah jalan di B. Semua harus satu arah agar pelaksanaan program bisa maksimal,” ujar Novan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya forum komunikasi seperti retret atau rapat koordinasi sebagai wadah untuk menyamakan persepsi antar pemangku kebijakan. Menurutnya, forum semacam ini sangat efektif dalam menyatukan tujuan dan menyelaraskan langkah pembangunan.
“Melalui retret, semua pihak bisa duduk bersama, saling mendengar, dan menyepakati arah kebijakan yang bisa diimplementasikan secara kolektif,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penyusunan kebijakan publik tidak bisa dilakukan secara sepihak. Kolaborasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menjadi krusial agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau pemerintahnya solid, masyarakat akan merasakan manfaatnya. Pelayanan publik akan lebih cepat, dan pembangunan bisa tepat sasaran,” tuturnya.
Novan berharap, kerja sama antara pusat dan daerah tidak hanya berhenti dalam tataran konsep atau wacana. Ia mendorong agar sinergi ini diwujudkan secara konkret melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kolaborasi ini bukan sekadar jargon. Ketika semua satu arah, pelayanan ke masyarakat akan jadi lebih efisien dan tidak membingungkan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
