Kutai Timur – DPRD Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi menyepakati nilai Multi Years Contract (MYC) sebesar hampir Rp1,1 triliun untuk periode pembangunan 2026–2027.
Angka tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari usulan awal Rp2,1 triliun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran daerah dan prioritas pembangunan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menyampaikan bahwa proyek-proyek yang dimasukkan dalam MYC merupakan kebutuhan paling mendesak masyarakat.
“MYC ini fokus pada jalan, jembatan, air bersih, drainase kota, sampai Pelabuhan Kenyamukan. Ini prioritas nyata yang harus segera dikerjakan,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan jalan menjadi porsi terbesar dalam MYC karena sebagian besar wilayah Kutim masih memiliki akses darat yang belum optimal.
Infrastruktur jalan yang memadai dinilai akan mempercepat arus ekonomi, termasuk distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas lokal lainnya.
Selain jalan, proyek MYC juga mencakup pengembangan sistem penyediaan air minum pedesaan (SPAM).
Akbar mengatakan bahwa ketersediaan air bersih masih menjadi keluhan utama masyarakat di daerah pedalaman.
“Air bersih adalah kebutuhan pokok. Program SPAM harus menjadi salah satu yang paling cepat direalisasikan,” ujarnya.
Peningkatan drainase kota juga menjadi bagian penting dalam MYC guna mengatasi masalah genangan yang kerap terjadi di kawasan perkotaan.
Sementara itu, pengembangan Pelabuhan Kenyamukan adalah proyek jangka panjang yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas logistik wilayah pesisir.
Proyek ini menjadi salah satu yang bernilai besar dalam MYC, mencapai sekitar Rp150 miliar.
Akbar menambahkan bahwa pemilihan skema MYC sangat tepat untuk proyek besar seperti pelabuhan dan jalan jarak panjang, karena pengerjaannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
Dengan MYC, pemerintah dapat menjamin kelanjutan proyek tanpa terhambat perubahan tahun fiskal.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawal seluruh pelaksanaan MYC agar sesuai rencana dan tepat waktu.
“Anggarannya besar, dampaknya besar, jadi pengawasannya juga harus besar. Kami pastikan tidak ada proyek yang mangkrak,” tegas Akbar. (ADV)
