SAMARINDA, VIDETIMES.com – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan pandangan kritis terkait kondisi Indonesia saat ini di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi. Ia menilai, kemudahan akses informasi yang terjadi saat ini membawa tantangan tersendiri bagi ketahanan nasional.
Dalam keterangannya kepada awak media di Gedung DPRD Samarinda pada Senin (24/3/2025), Anhar menuturkan bahwa meskipun Indonesia belum genap berusia satu abad, tantangan yang akan dihadapi menjelang usia 100 tahun diperkirakan jauh lebih berat.
Ia mempertanyakan kesiapan bangsa ini untuk menghadapi masa depan jika persoalan mendasar seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kedamaian belum sepenuhnya tercapai. Menurutnya, ketiga aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan sebuah negara.
“Kalau negara tidak bisa hadir di tengah masyarakat dalam menjawab kebutuhan mereka, lalu harapan apa yang bisa dipegang oleh rakyat?” ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah hangatnya diskusi publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI. Sebagian kalangan menilai, aturan ini berpotensi membuka kembali jalan menuju pola kekuasaan ala Orde Baru yang identik dengan pelanggaran HAM, praktik KKN, pembredelan pers, hingga pemerintahan yang otoriter.
Anhar melihat kekhawatiran ini sebagai sinyal peringatan serius. Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan bagaimana rakyat pernah hidup dalam tekanan ekonomi dan sosial, bahkan hingga tidur di jalanan. Jika kondisi serupa terulang, menurutnya, bukan tidak mungkin akan muncul perlawanan masyarakat yang memunculkan kembali gejolak seperti masa lalu.
Ia juga menekankan pentingnya menghindari kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol. Menurutnya, pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang berpotensi menjelma menjadi tirani dan kediktatoran.
“Sejarah sudah mencatat bahwa kediktatoran selalu tumbang oleh kekuatan rakyat. Tidak ada pemimpin yang mampu bertahan lama jika kehilangan kepercayaan rakyatnya,” tegasnya.
