• Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Pasang Iklan
  • Redaksi
  • Kebijakan Privasi
  • Login
Vide Times
Advertisement
  • Home
  • Advetorial
    • DPRD Samarinda
    • Diskominfo Kukar
  • Daerah
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi & Bisnis
  • Peristiwa & Kriminal
  • Lainnya
    • Opini
    • Otomotif
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Advetorial
    • DPRD Samarinda
    • Diskominfo Kukar
  • Daerah
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi & Bisnis
  • Peristiwa & Kriminal
  • Lainnya
    • Opini
    • Otomotif
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Teknologi
No Result
View All Result
Vide Times
No Result
View All Result
Home Lainnya Opini

Makna dan Hakikat Etika Politik Sebuah Pemahaman Sederhana untuk Poli Tikus/Pemimpin Korup, dungu, dan Menyeleweng

AdminWeb by AdminWeb
6 Januari 2025
in Opini
0
Makna dan Hakikat Etika Politik Sebuah Pemahaman Sederhana untuk Poli Tikus/Pemimpin Korup, dungu, dan Menyeleweng

Penulis : Andrianus Ongko Wijaya Hingan - Masyarakat Sipil

Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

OPINI, VIDETIMES.com – Wahai kalian para politikus ataupun pemimpin durjana, sudahkah kalian puas menghisap rakyat yang sudah berbalut kemiskinan dan kemelaratan ini.

Silahkan baca dan resapilah agar kalian tak dungu dalam berpolitik. Pahamilah dan mengertilah politik bukan hanya sebatas meraih kekuasaan, berpolitik adalah seni untuk melayani rakyat.

Etika politik merupakan salah satu disiplin ilmu yang berperan penting dalam memahami serta mengarahkan perilaku politik individu maupun kelompok dalam masyarakat. Di dalam masyarakat yang semakin kompleks, politik tidak hanya dipandang sebagai arena perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai medan dimana nilai-nilai moral dan etika harus dijaga dan ditegakkan. Pemahaman tentang makna dan hakikat etika politik menjadi esensial dalam hal ini, karena tanpa landasan etika yang kuat, politik dapat terjebak dalam pragmatisme dan oportunisme yang mengabaikan kesejahteraan umum.

Kata etika secara etimologi berasal dari kata ethos (bahasa Yunani). Bentuk tunggal kata ethos memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta etha berarti adat kebiasaan (Dewi, 2019). Etika berhubungan dengan konsep baik dan buruk serta bagaimana manusia harus hidup dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral tertentu. Di sisi lain, secara etimologi, politik dalam bahasa Yunani Kuno berarti “polis” yang artinya kota atau negara. Politik juga berarti “politeia” atau hal ihwal tentang polis atau negara, “polites” berarti warga kota warga negara, “politicos” berarti ahli negara, “politieke techne” berarti kemahiran politik, dan “politieke episteme” berarti ilmu politik (Ways, 2015). Dan pada hakikatnya merujuk pada seni dan ilmu pemerintahan serta pengaturan kehidupan bersama dalam masyarakat. Ketika kedua konsep ini digabungkan, etika politik dapat dipahami sebagai studi mengenai bagaimana prinsip-prinsip moral dapat dan harus diterapkan dalam praktik politik.

Makna dan hakikat etika politik tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga mencakup aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah, banyak pemikir besar seperti Aristoteles, Machiavelli, dan Kant telah membahas pentingnya etika dalam politik. Namun, dalam praktiknya, penerapan etika dalam politik sering kali menemui berbagai tantangan. Konflik kepentingan, godaan kekuasaan, dan tekanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sering kali membuat para politisi mengabaikan prinsip-prinsip etika. Di sinilah pentingnya pemahaman yang mendalam tentang makna dan hakikat etika politik agar dapat menjadi panduan yang kokoh dalam menjalankan aktivitas politik yang beretika.

Pentingnya etika politik juga tercermin dalam kebutuhan untuk mewujudkan keadilan, integritas, dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam hal demokrasi, etika politik berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan, memastikan bahwa setiap tindakan politik yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar secara moral. Tanpa etika, demokrasi dapat dengan mudah berubah menjadi tirani mayoritas, di mana hak-hak minoritas diabaikan dan kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Seiring dengan perkembangan zaman, etika politik juga terus berevolusi. Isu-isu kontemporer seperti globalisasi, hak asasi manusia, lingkungan, dan teknologi informasi menambah kompleksitas dalam penerapan etika politik. Oleh karena itu, pemahaman tentang makna dan hakikat etika politik menjadi semakin relevan dalam upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan negara dalam mencapai kebaikan bersama.

Apa Itu Etika Politik?
Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun sama terkait dengan baik-buruk manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk”. Jadi, bias dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk dan moral adalah praktiknya (Wahyuningsih, 2022). Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Etika adalah sebuah pranata prilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiyah sekelompok masyarakat tersebut (Badroen, 2006).

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standard of conduct) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang lakukan seseorang (Ya‟kub, 1983). Aristoteles mendefinisikan etika sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Etika juga memiliki menekankan terhadap kajian sistem nilai-nilai yang ada (Wijaya, 1991).

Selain itu, politik merupakan usaha yang berlandaskan ideologi dalam mengelola pemerintahan, menjalankan tugas-tugas pemerintahan, menentukan hak dan kewajiban, serta mengawasi para pemimpin agar didukung saat berbuat baik dan dikritik ketika melakukan kesalahan. Politik tidak hanya berkaitan dengan urusan dalam negeri, tetapi juga melibatkan hubungan luar negeri, seperti menjaga kemerdekaan dan kebebasan negara, serta berupaya untuk tetap berdiri sejajar dengan negara lain dalam mencapai tujuannya (Serilisa et al., 2022).

Menurut Machiavelli menyatakan bahwa politik tidak hanya menyangkut kekuasaan atau ekonomi. Tapi bidang kehidupan melibatkan semua hubungan manusia. Dengan demikian,orang dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan,negara dan semua proses yang ada tidak dapat dipisahkan dari politik. Oleh karena itu, kebijakan sendiri memiliki arti yang sangat luas.

Etika dan politik merupakan dua kata penting yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan masyarakat, maka etika politik adalah standar nilai yang diabstraksikan dari nilai-nilai masyarakat, sebagai kerangka acuan teoretis mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik dan budaya politik terdaftar. Oleh karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan hanya sebagai warga negara, negara, hukum yang berlaku.

Secara substansial, etika politik tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai subjek etika. Oleh karena itu, etika politik sangat berkaitan dengan pembahasan mengenai moral. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa konsep “moral” selalu merujuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa, maupun negara, etika politik tetap menempatkan manusia sebagai dasar yang fundamental. Dasar ini memperkuat prinsip bahwa kebaikan dalam etika politik selalu didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya (Suwandi et al., 2024).

Menurut (Madjid, 2009), dalam kehidupan etika politik kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik yang pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik haruslah dengan standar akhlak mulia, yang sekarang dikenal dengan etika politik. Tuntunan moral yang tinggi dalam etika politik, Nurcholish Madjid secara konsisten dijelaskan olehnya yaitu meliputi prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan keadilan. Permasalahan prinsip moral kemanusiaan dan keadilan ini, dalam pandangan Nurcholis Madjid merupakan hal yang mutlak penting adanya. Karena merupakan landasan ketahanan suatu bangsa menghadapi perubahan kehidupan yang semakin kompleks.

Etika politik juga salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan (Dwihantoro, 2013).

Dalam buku etika diruang publik (Abas, 2017) menjelaskan bahwa etika politik secara luas mencakup standar, aturan, norma dan ajaran yang berhubungan dengan peran dan fungsi jabatan politik dalam menjalankan fungsi pelayanan dan memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan sumpah jabatan. Artinya etika politik terlibat dalam hal membuat penilaian moral tentang politik dan agenda politik.

Selain itu menurut (Suseno, 1988) Etika Politik merupakan patokan-patokan, orientasi dan pegangan bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. Dalam beretika tolak ukur untuk menimbang suatu etika martabat manusia sebagai pendorong terwujudnya etika yang sesuai dengan lingkungan masyarakat. Serta sifat saling menguntungkan untuk mewujudkan politk yang baik, agar sikap saling percaya dapat terwujud guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam dunia politik, etika yang baik sangatlah penting. Etika yang tepat sangat diperlukan dalam menjalankan proses politik, karena dengan mengikuti norma dan aturan, tugas atau mandat dapat diselesaikan dengan hasil maksimal dan tujuan yang disepakati bersama dapat tercapai. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berasal dari lembaga yang diberi kewenangan untuk menyusunnya, dan etika yang baik berperan dalam mempengaruhi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, hal-hal kecil dalam pelaksanaan politik harus diperhatikan demi tercapainya keadilan, terutama bagi mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Apa sebenarnya Tujuan dari Etika Politik itu?
Tujuan etika politik adalah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengaturan politik di masyarakat. Etika politik bertujuan memastikan bahwa para politisi bertanggung jawab atas politik mereka dan memiliki legitimasi moral. Selain itu, etika politik juga bertujuan menetapkan aturan yang berkaitan dengan pengakuan kekuasaan yang relevan bagi kehidupan masyarakat (Serilisa et al., 2022).

Salah satu tujuan mendasar dari etika politik adalah memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah atau pemimpin politik digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena kekuasaan politik memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat luas. Dengan adanya etika politik, tindakan yang cenderung menindas, korup, atau sewenang-wenang dapat dicegah atau dikendalikan. Selain itu, etika politik bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konteks demokrasi, etika politik membantu memastikan bahwa kebijakan dan proses pengambilan didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang melindungi kepentingan semua pihak, terutama mereka yang rentan atau terpinggirkan.

Selain itu, etika politik bertujuan agar setiap pejabat dan elite politik bersikap jujur, sportif, siap melayani, berjiwa besar, teladan, rendah hati, serta bersedia mundur dari jabatan jika terbukti melakukan kesalahan atau jika kebijakannya secara moral bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini tercermin dalam perilaku politik yang sopan, toleran, tidak berpurapura, tidak arogan, bebas dari kemunafikan, serta menjauhi kebohongan, manipulasi, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan praktik politik yang cerdas, kritis, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau kelompok. Politik bukan hanya soal normative yang berfokus pada tujuan dan cara mencapainya, melainkan juga merupakan etika yang menuntut agar tujuan yang dipilih dapat dibenarkan secara rasional dan cara mencapainya dapat diuji dengan standar moral (Dwihantoro, 2013).

Etika politik juga bertujuan untuk mempromosikan dialog dan kerja sama di antara berbagai kelompok politik yang berbeda. Dalam dunia yang semakin pluralis, perbedaan pandangan dan kepentingan adalah hal yang wajar. Namun, dengan berpegang pada etika politik, perbedaan tersebut dapat dikelola secara damai dan konstruktif, sehingga konflik dapat diminimalisasi demi kebaikan bersama bisa dicapai.

Etika politik berfungsi sebagai landasan moral bagi tata ruang politik yang lebih manusiawi dan adil. Tujuannya adalah menciptakan tatanan politik yang tidak hanya efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi juga adil dalam memperlakukan warganya dan etis dalam penggunaan kekuasaan.

Urgensi Etika Politik
Pentingnya etika politik terletak pada perannya sebagai nilai moral yang menjadi panduan bagi manusia dalam menentukan yang benar dan salah. Dalam konteks politik saat ini, etika berfungsi sebagai pedoman bagi politisi dan pejabat pemerintah untuk bertindak secara benar dan menghindari perbuatan tercela. Baik dalam situasi yang stabil, aman, dan terkendali maupun dalam kondisi yang tidak tertib atau kacau, etika politik tetap relevan. Bahkan, dalam keadaan yang penuh kekacauan, etika politik menjadi semakin krusial (Serilisa et al., 2022).

Etika politik sangat mendesak karena berperan sebagai pedoman moral yang membantu politisi dan pemimpin menjalankan kekuasaan secara adil, bertanggung jawab, dan transparan. Dalam dunia politik, normative yang diambil memengaruhi banyak orang, sehingga perlu ada landasan etis untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat melayani kepentingan bersama, bukan sekadar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Etika politik merupakan aspek yang sangat penting dan diperlukan dalam segala situasi, baik ketika situasi berjalan normal, tertib, damai, maupun ketika terjadi kekacauan. Dalam situasi yang kacau, etika politik akan menciptakan cara berkomunikasi dengan otoritas. Dengan kata lain, meskipun politik bisa berjalan dengan keras atau kurang sopan, setiap perilaku politik tetap memerlukan legitimasi (Febriany et al., 2021).

Selain itu, etika politik diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Dengan etika politik, para pemimpin didorong untuk membuat kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan menghormati hak-hak semua warga negara, terutama mereka yang paling rentan.

Kesimpulan
Makna dan hakikat etika politik sangat penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip moral diterapkan dalam dunia politik. Etika politik berfungsi sebagai pedoman bagi politisi dan pemimpin dalam menjalankan kekuasaan secara adil, bertanggung jawab, dan transparan. Politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan tetap menjunjung nilai-nilai moral. Etika politik memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dan tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermoral, terutama dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan.

Lebih dari pada itu, etika politik membantu menghindarkan para pelaku politik dari pragmatisme dan oportunisme yang dapat merugikan masyarakat. Dalam dunia yang semakin kompleks dengan isu-isu globalisasi, hak asasi manusia, dan teknologi, pemahaman mendalam tentang etika politik menjadi semakin relevan.

Etika politik berperan sebagai landasan moral untuk menciptakan tatanan politik yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan. Dengan demikian, etika politik tidak hanya teori, tetapi juga praktik yang memandu kebijakan dan perilaku politik demi kebaikan bersama dan seluruh warga bangsa dan negara.

Penulis : Andrianus Ongko Wijaya Hingan – Masyarakat Sipil

Opini Merupakan Tanggung Jawab Penulis, Tidak Menjadi Tanggung Jawab Redaksi VIDETIMES.COM

Tags: Masyarakat SipilPemuda
Berita Sebelumnya

Tolak Kenaikan PPN 12%, Menjadi Ancaman Baru bagi Rakyat

Berita Selanjutnya

Geger! Shin Tae-yong Hengkang dari Pelatih Timnas

AdminWeb

AdminWeb

Related Posts

Menjawab Panggilan Kartini di Zaman Yang Tak Lagi Sama
Opini

Menjawab Panggilan Kartini di Zaman Yang Tak Lagi Sama

by AdminWeb
21 April 2025
Tambang Ilegal di Kutai Barat, Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang
Opini

Tambang Ilegal di Kutai Barat, Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

by AdminWeb
17 Maret 2025
Saatnya Mendobrak Stigma, Lahirkan Perempuan Berdaya
Opini

Saatnya Mendobrak Stigma, Lahirkan Perempuan Berdaya

by AdminWeb
7 Maret 2025
Represifitas Aparat dalam Pengamanan Massa Aksi di Muara Badak: Ketika Negara Lebih Melindungi Korporasi daripada Rakyatnya
Opini

Represifitas Aparat dalam Pengamanan Massa Aksi di Muara Badak: Ketika Negara Lebih Melindungi Korporasi daripada Rakyatnya

by AdminWeb
15 Februari 2025
Saat Kampus Berubah Jadi Korporasi Tambang
Opini

Saat Kampus Berubah Jadi Korporasi Tambang

by AdminWeb
12 Februari 2025
Berita Selanjutnya
Geger! Shin Tae-yong Hengkang dari Pelatih Timnas

Geger! Shin Tae-yong Hengkang dari Pelatih Timnas

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

AMA Samarinda Resmi Dilantik, Perkuat Seni Budaya dan SDM Pemuda Adonara Dalam Menyambut IKN

AMA Samarinda Resmi Dilantik, Perkuat Seni Budaya dan SDM Pemuda Adonara Dalam Menyambut IKN

26 Agustus 2024
Bupati Berjumpa Santri dan Warga Tenggarong Seberang

Silaturahmi Berkah, Bupati Berjumpa Santri dan Warga Tenggarong Seberang

20 Maret 2025
Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

14 Januari 2025

Tags

bantuan sosial buka puasa bersama Bupati Kukar Demokrasi Dispora Kukar DPRD Samarinda Edi Damansyah Explore Bali Gerakan Etam Mengaji Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI GMNI Samarinda IKN Kaltim Kampus Kesehatan Kukar Kukar Idaman Kutai Kartanegara Kutai Timur Kutim Mahasiswa Market Stories Pandemic PDI Perjuangan Pemkab Kukar Pemuda Pemuda Kukar Pertamina Pilkada Pilkada Kaltim 2024 Ramadan Samarinda Sekda Kukar Silaturahmi Stay Home Tambang Tenggarong Tenggarong Seberang Terhangat Timnas Indonesia United Stated Vaccine Work From Home Wuhan
Vide Times

Videtimes.com dipayungi PT VIDE DIGITAL NUSANTARA. Kumpulan berita terkini dan terupdate dengan slogan "TAMAN INFORMASI"

Link Navigasi

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Pasang Iklan
  • Redaksi
  • Kebijakan Privasi

Berita Terbaru

  • Kasmidi Bulang Tegaskan Dukungan Penuh untuk Rudy Mas’ud Pimpin Golkar Kaltim Lagi
  • Sekolah Unggulan Internasional di Loa Bakung Disorot DPRD Samarinda, Diminta Transparan dan Bebas Suap
  • DPRD Samarinda Desak Evaluasi Total Panti Asuhan Usai Kasus Kekerasan Anak Terungkap

© 2024 Vide Times - All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Advetorial
    • DPRD Samarinda
    • Diskominfo Kukar
  • Daerah
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi & Bisnis
  • Peristiwa & Kriminal
  • Lainnya
    • Opini
    • Otomotif
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Teknologi

© 2024 Vide Times - All Right Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?