SAMARINDA, VIDETIMES.com – Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Kamis (15/5/2025) untuk membahas insiden longsor yang terjadi di area inlet Terowongan Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya sejak awal sudah mengkhawatirkan potensi longsor di lokasi tersebut. Berdasarkan penjelasan kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), potensi longsor sudah terdeteksi sejak awal 2025 dengan perkiraan akan terjadi dalam empat bulan. Namun, kondisi alam mempercepat terjadinya longsor lebih cepat dari perkiraan.
“Kami memang dari awal ragu dengan kemiringan area inlet itu. Ternyata kekhawatiran kami terbukti,” ujar Deni.
Deni menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek konstruksi, terutama pada proyek sebesar terowongan ini. Ia berharap insiden longsor tidak terulang dan penanganan dilakukan secara tuntas.
Dalam rapat, PUPR dan kontraktor menjelaskan bahwa telah dilakukan empat tahap penguatan struktur di bagian dalam terowongan. Namun, Deni meminta agar hasil penguatan tersebut benar-benar diuji dan memenuhi standar keamanan sebelum terowongan dioperasikan.
“Kami belum buka terowongannya, tapi longsor sudah terjadi di luar. Ini kan jadi kekhawatiran masyarakat. Maka kami minta semua pihak memastikan bahwa struktur terowongan benar-benar aman,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Samarinda juga menyoroti infrastruktur drainase yang dinilai belum mampu mengakomodasi debit air hujan dalam volume ekstrem. Deni menilai pembukaan lahan yang masif tanpa pengawasan ketat turut memperburuk situasi hidrologis di kota.
Ia juga mempertanyakan pengawasan terhadap pembangunan perumahan baru yang belum dilengkapi fasilitas kolam retensi memadai. Menurutnya, banyak pengembang perumahan yang tidak membangun kolam retensi sesuai kebutuhan sehingga memperparah kondisi banjir di Samarinda.
Deni berharap insiden longsor ini menjadi pelajaran dan pemicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek strategis di Samarinda. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara DPRD dan Pemkot Samarinda agar seluruh elemen pengendalian banjir, baik teknis maupun kebijakan, dapat berjalan komprehensif.
“Kami ingin tahu titik-titik yang menjadi fokus penanganan, supaya bisa mendukung secara anggaran,” pungkas Deni. (Adv/DPRD Samarinda)
