SANGATTA — Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, mengingatkan seluruh Kepala Desa dan Ketua RT agar memastikan penggunaan Dana 250 juta per RT benar-benar mengikuti hasil musyawarah warga. Ia menegaskan bahwa program ini tidak boleh dijalankan secara sepihak, melainkan harus dibangun melalui dialog dan keputusan bersama masyarakat di tingkat paling bawah.
Akbar menjelaskan bahwa APBD 2025 telah resmi menggulirkan program 250 juta per RT, dan pada APBD Murni 2026 anggaran tersebut kembali dipertahankan, sebagai bentuk keberlanjutan pembangunan berbasis lingkungan.
“Ini dana publik, bukan dana untuk diputuskan sendiri. Warga harus terlibat sejak awal. Kepala Desa, Ketua RT, dan masyarakat wajib bermusyawarah menentukan apa yang paling prioritas di lingkungan mereka,” kata Akbar.
Ia menilai bahwa keberlanjutan program dua tahun berturut-turut menunjukkan komitmen Pemkab Kutim untuk memperkuat pembangunan dari tingkat RT. Namun tanpa proses musyawarah yang sehat, program ini tidak akan memberikan dampak optimal.
“Ada 1.860 RT di Kutai Timur. Kalau musyawarah dilakukan dengan benar, dana 250 juta ini bisa melahirkan perubahan besar. Tapi kalau tidak disepakati bersama, program bisa meleset dari kebutuhan warga,” jelasnya.
Akbar juga mengingatkan bahwa pembangunan di tingkat RT seharusnya fokus pada pemecahan persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan kecil, saluran air, penerangan, hingga kegiatan sosial dan ruang publik.
“Silakan gunakan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Jangan hanya mengikuti tren atau proyek instan. Warga lebih tahu apa yang mereka butuhkan sehari-hari,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta agar seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara transparan, dengan melibatkan warga dalam setiap tahapan.
“Prinsipnya sederhana, terbuka, disepakati bersama, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, tidak ada kecurigaan, tidak ada ketimpangan, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Akbar.
Ia menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal program ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan anggaran 250 juta per RT ini benar-benar membawa dampak positif. Ketika warga terlibat, pembangunan akan lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (ADV)
