SAMARINDA, VIDETIMES.com – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyampaikan peringatan penting mengenai etika dalam menyampaikan kritik di era digital, terutama di tengah maraknya praktik doxing yang menimpa sejumlah pihak, termasuk jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Dalam wawancara yang berlangsung pada Kamis (22/5/2025), Helmi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa penyampaian kritik tidak boleh keluar dari batasan etika, dan harus tetap berlandaskan pada fakta yang valid.
“Kita tidak menutup ruang kritik. Tapi kritik harus didasarkan pada kenyataan dan disampaikan secara bijak. Jangan malah menyebarkan informasi yang tidak benar,” tegas Helmi.
Menurutnya, media sosial tidak seharusnya digunakan untuk memperkeruh suasana, menyebarkan hoaks, apalagi menjadi alat untuk memecah belah masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga ruang digital agar tetap sehat, berimbang, dan membangun.
“Kami di DPRD ingin membangun rasa kebersamaan, saling memahami dan mengayomi. Kita semua bagian dari kota ini,” ujarnya.
Helmi juga menegaskan bahwa demokrasi bukanlah ajang untuk saling menghujat atau menciptakan konflik horizontal. Justru sebaliknya, demokrasi harus menjadi wadah berpikir kritis yang membangun, bukan merusak. Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, dan tidak terprovokasi oleh narasi-narasi yang merugikan stabilitas sosial.
“Demokrasi bukan ajang untuk saling menghujat. Ini seharusnya menjadi wadah untuk berpikir kritis dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Helmi menyampaikan bahwa DPRD terus berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Ia berharap, melalui komunikasi yang baik, dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia pun optimistis bahwa semangat kebersamaan, rasa hormat, dan etika dalam menyampaikan pendapat akan memperkuat kohesi sosial dan mempercepat pembangunan di Kota Samarinda.
“Kami percaya, dengan keterlibatan aktif masyarakat yang santun dan bertanggung jawab, Samarinda bisa menjadi kota yang lebih harmonis, produktif, dan maju,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
