SAMARINDA, VIDETIMES.com – Ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran di Samarinda kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pola pembangunan yang dinilai masih terpusat di kawasan inti kota, sementara daerah pinggiran terus mengalami ketertinggalan.
Dalam keterangannya pada Selasa (13/5/2025), Samri menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang yang masih jauh tertinggal, terutama dalam hal jalan rusak, layanan kesehatan, hingga minimnya transportasi umum.
“Banyak jalan di pusat kota yang sudah baik tapi tetap diperbaiki, sementara di pinggiran, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun,” ujarnya.
Samri menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak merata ini telah berdampak pada kualitas hidup masyarakat di daerah pinggiran. Warga Palaran, misalnya, harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, ditambah lagi dengan keterbatasan angkutan umum yang semakin menyulitkan aktivitas sehari-hari.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti ketimpangan dalam alokasi anggaran daerah yang dinilai lebih banyak terserap untuk proyek-proyek di pusat kota. Ia mengingatkan bahwa pendapatan daerah berasal dari pajak seluruh warga, sehingga seharusnya manfaat pembangunan dapat dirasakan merata.
“Kalau seluruh warga bayar pajak, seharusnya pembangunan juga dirasakan oleh seluruh warga, bukan hanya yang tinggal di pusat kota,” tegasnya.
Samri pun mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk mengubah arah kebijakan pembangunan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan merata. Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga harus menjamin akses setara terhadap layanan publik bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
“Ini soal keadilan sosial. Pemerintah harus hadir untuk semua, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pinggiran,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)
