Kutai Timur – Program bantuan seragam sekolah gratis yang dijalankan pemerintah daerah menuai sejumlah keluhan dari masyarakat.
Orang tua siswa menyebutkan bahwa seragam yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan seragam wajib beberapa sekolah, terutama sekolah swasta dan sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Akibat ketidaksesuaian tersebut, orang tua tetap harus membeli seragam tambahan. Kondisi ini mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kutai Timur Fraksi Demokrat, Akhmad Sulaeman.
Sulaeman menilai bahwa persoalan ini sudah terjadi berulang dan menunjukkan belum adanya mekanisme yang benar-benar solid dalam penyaluran bantuan seragam.
Menurutnya, sekolah swasta memiliki standar seragam yang umumnya berbeda dari sekolah negeri, sehingga bantuan seragam dengan model umum sering kali tidak dapat digunakan.
“Sekolah swasta biasanya memiliki seragam khusus, dan ini menjadi masalah yang terus berulang,” ucapnya.
Selain persoalan di sekolah swasta, ia juga menyoroti sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama yang memiliki aturan tersendiri. Koordinasi dengan kementerian terkait menjadi tantangan tersendiri karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.
“Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama memiliki kewenangan yang berbeda sehingga muncul ketidakadilan,” tuturnya.
Sulaeman telah menyampaikan persoalan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan agar ada kebijakan baru yang lebih inklusif, sehingga seluruh siswa dapat merasakan manfaat bantuan seragam secara merata.
Ia menegaskan perlunya penyesuaian pola bantuan agar sekolah-sekolah dengan perbedaan aturan tetap dapat terakomodasi.
“Harapannya seluruh siswa bisa diperlakukan sama,” katanya.
Menurutnya, program seragam gratis semestinya dibuat untuk meringankan beban orang tua, bukan malah menciptakan biaya tambahan.
Karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait standar pemberian seragam.
Ia mendorong adanya pendataan jenis seragam di setiap sekolah sebelum proses pengadaan dilakukan.
Sulaeman juga menilai bahwa perbaikan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, kementerian terkait, dan komite sekolah sangat dibutuhkan agar kebijakan seragam gratis lebih tepat sasaran.
Menurutnya, langkah ini penting agar program bantuan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga yang sangat bergantung pada dukungan pemerintah. (ADV)
