SAMARINDA, VIDETIMES.com – Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kutai Timur (HIPMA-KT), menyoroti soal angka 0,3 persen untuk kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Kepada awak media, ketua bidang partisipasi pembangunan daerah PP HIPMA – KT, Muhammad Hasbi, mempertanyakan upaya konkrit yang seyogianya dilakukan oleh Pemkab Kutim.
“Kalau berdasarkan data yang dipublik dari beberapa media, melalu dinas sosial di Kutim ini ada 5.000 warga dalam kategori miskin ekstrem,” ungkapnya, pada Sabtu (10/08/2024) siang.
Menurut Hasbi, angka 5.000 kemiskinan ekstrem itu bukanlah angka yang kecil, sehinggah pihaknya mengingatkan kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kutim, agar mempunyai sense of crisis, sehingga mampu merasakan kesulitan masyarakat.
“Ya melalui dinas-dinas terkait, tentunya harus lebih rajin dan uptade data serta terjun langsung ke lapangan, mengecek daerah yang masih menjadi kantong kemiskinan ekstrim,” ujarnya.
Ia juga membeberkan bahwa, ada dua Kecamatan yang menyumbangkan angka kemiskinan yang cukup signifikan, yaitu Kecamatan Muara Ancalong 500 KK dan Kecamatan Muara Bengkal 400 KK.
“Ini baru dua kecamatan, Kutim ini ada 18 Kecamatan, sudah pasti bisa lebih 0,3 persen,” katanya.
Setiap program pembangunan, untuk tiap satuan kerja atau OPD, agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran yang bagus. Tapi harus pada program yang dijalankan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Semua model pembangunan haruslah memiliki time line dan mengakomodir usulan dari bawa keatas (botton up), seperti desa mengusulkan program ke kecamatan, kemudian kecamatan mengusulkan ke kabupaten. Jadi jangan terbalik atau semua program selalu dari atas kebawah (top down) terkadang itu yang tidak tepat sasaran.
Diakhir pemuda kelahiran kecamatan Kaubun ini menambahkan bahwa, perlu adanya kajian secara detail, yakni mencari penyebab kemiskinan ekstrem. Sehingga dari situ bisa dicarikan solusi bersama, terutama mengklasifikasi usia produktif, yang nantinya bisa diberikan peluang kerja.
“Monggo OPD menjalankan program – program yang tepat, bukan hanya memberi bantuan, tapi juga bisa lewat keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan UMKM,’’ pungkasnya.
