SAMARINDA, VIDETIMES.com – Krisis elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram kembali menghantui warga Samarinda. Harga gas melon melonjak di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara pasokan langka, terutama menjelang momen hari besar keagamaan. Masalah yang nyaris jadi “ritual tahunan” ini memantik reaksi keras dari DPRD Kota Samarinda.
Anggota DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menyatakan perlu ada langkah serius dan terukur agar kelangkaan elpiji tak terus berulang. Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda memanggil pihak Pertamina untuk dimintai pertanggungjawaban atas distribusi gas subsidi yang tak kunjung membaik.
“Distribusi ini sepenuhnya di bawah kendali Pertamina. Kalau memang ada masalah di penyaluran, harus ditindak tegas. Kita tidak bisa terus-terusan dibiarkan begini,” kata Adnan (19/6/2025), usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Samarinda.
Adnan juga menyarankan agar Pemkot segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani masalah distribusi gas elpiji. Ia menyebut, keberadaan Satgas PPDB yang dibentuk sebelumnya bisa menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah merespons isu krusial dengan cepat.
“Jangan cuma satgas untuk pendidikan. Gas ini menyentuh langsung dapur masyarakat. Artinya, ini urusan hidup sehari-hari,” tegasnya.
Menurutnya, kelemahan utama selama ini ada pada minimnya pengawasan distribusi di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat dari hulu ke hilir, ia khawatir celah penyelewengan akan terus terjadi, terutama oleh oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan demi keuntungan pribadi.
“Masalah ini bukan sekadar teknis distribusi, tapi sistemik. Dan selama tidak ada satgas khusus yang mengawasi, praktik penyimpangan akan terus berulang,” ujarnya.
Adnan juga mengingatkan bahwa kelangkaan gas melon di Samarinda selalu berulang menjelang hari besar seperti Idulfitri, Natal, atau Tahun Baru. Namun pemerintah, katanya, cenderung lamban mengantisipasi.
“Seharusnya pemerintah bisa belajar dari pola ini. Jangan tunggu warga berteriak dulu baru bergerak,” tambahnya.
Ia berharap langkah konkret segera diambil, mulai dari pemanggilan Pertamina, pembentukan satgas lintas sektor, hingga audit menyeluruh terhadap rantai distribusi. Menurutnya, krisis gas subsidi yang terus berulang mencerminkan lemahnya sistem dan ketidakseriusan dalam melindungi hak masyarakat kecil.
“Kalau ini terus dibiarkan, artinya pemerintah abai pada kebutuhan paling dasar warganya. Ini soal dapur, soal hidup sehari-hari,” pungkasnya.
