Kutai Timur — Polemik kehadiran dalam rapat paripurna DPRD mencuat setelah nama Hasna, Anggota Fraksi Partai Golkar, secara misterius tercatat hadir melalui aplikasi Zoom meski ia menegaskan tidak pernah mengikuti rapat tersebut.
Fraksi Golkar menilai peristiwa ini tidak wajar dan menduga adanya kekeliruan serius atau bahkan penyalahgunaan identitas yang harus diusut secara tuntas.
Rapat paripurna yang berlangsung kemarin mencatat kehadiran anggota dewan melalui dua mekanisme: hadir langsung di ruang sidang dan hadir daring melalui Zoom.
Namun sejak awal, Fraksi Golkar telah menyatakan tidak akan hadir dalam paripurna sebagai bentuk sikap politik menolak pembahasan Multi Years Contract (MYC) atau kegiatan tahun jamak.
Keputusan fraksi ini justru memperkuat kejanggalan saat nama Hasna tiba-tiba muncul dalam daftar hadir Zoom.
Informasi tersebut diketahui Hasnah setelah ia ditelepon Ketua Fraksi Golkar pada malam itu juga usai paripurna.
Ia mengaku terkejut sekaligus mempertanyakan sumber munculnya data tersebut.
“Memang benar ada nama saya di daftar Zoom. Tetapi saya sama sekali tidak masuk Zoom. Tidak membuka aplikasi, tidak klik link rapat, tidak ikut paripurna. Itu yang membuat saya keberatan,” tegas Hasna, Anggota Fraksi Golkar.
Hasna mengungkapkan, dirinya baru menyadari hal tersebut setelah mendapat kabar dari Ketua Fraksi.
Setelah mengecek grup internal, ia mendapati bahwa namanya tercantum sebagai peserta daring.
“Saya kaget ketika diberi tahu. Begitu saya lihat, ternyata benar nama saya masuk. Padahal jelas-jelas saya tidak hadir. Ini baru pertama kali terjadi,” ujarnya.
Fraksi Golkar menyatakan bahwa insiden ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut integritas proses persidangan dan keabsahan daftar hadir yang menjadi dasar pengambilan keputusan di DPRD.
Golkar menegaskan bahwa setiap kemungkinan baik kesalahan teknis, human error, hingga potensi rekayasa harus diselidiki secara mendalam.
Pimpinan Fraksi Golkar memastikan akan melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Badan Kehormatan DPRD, sekaligus mempersiapkan langkah hukum apabila terbukti ada unsur kesengajaan atau tindakan yang dapat mencoreng nama baik anggota fraksi.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara paripurna belum memberikan klarifikasi resmi mengenai bagaimana nama Hasna bisa tercantum dalam sistem Zoom.
Dugaan adanya kehadiran fiktif atau manipulasi daftar hadir pun semakin menguat di internal fraksi.
Golkar menilai penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk menjaga kredibilitas lembaga dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan oleh prosedur yang tidak transparan. (ADV)
