Kutai Timur – Permasalahan air bersih kembali menyeruak dari masyarakat Kelurahan Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang.
Keluhan itu disampaikan warga secara langsung kepada anggota DPRD Kutai Timur, Aldryansyah, ketika ia menghadiri kegiatan budaya Erau di wilayah tersebut.
Meski acara berlangsung meriah, sejumlah warga menyampaikan rasa frustrasi karena kebutuhan dasar mereka tak kunjung terpenuhi.
Menurut warga, fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebenarnya telah dibangun di Mandu Dalam.
Namun, infrastruktur tersebut tidak pernah difungsikan sehingga manfaatnya sama sekali tidak dirasakan masyarakat. Kondisi ini membuat akses air bersih di daerah itu masih jauh dari kata layak.
Aldryansyah mengakui bahwa keluhan tersebut cukup mengejutkannya, terutama karena masyarakat menyebut SPAM sudah lama berdiri tetapi tidak pernah beroperasi.
“Saya menerima informasi langsung dari masyarakat bahwa fasilitas SPAM memang ada, tetapi tidak digunakan. Karena itu saya berniat mendorong komisi terkait untuk meninjau dan menelaah penyebab fasilitas itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan infrastruktur yang mangkrak menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan, pengawasan, maupun pengelolaan aset daerah.
Pembangunan yang tidak dioperasikan, menurutnya, bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menunjukkan pemborosan anggaran.
Aldryansyah memastikan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat komisi DPRD untuk diproses lebih lanjut.
“Kami juga mempertimbangkan peninjauan lapangan guna memastikan kendala teknis maupun administratif yang membuat SPAM di Mandu Dalam tidak difungsikan,”jelasnya.
Ia berharap instansi terkait dapat memberikan klarifikasi pada kesempatan rapat selanjutnya.
Masalah air bersih, tambahnya, tidak hanya terjadi di Mandu Dalam, tetapi juga di beberapa kawasan lain di Kutai Timur.
Karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor agar program penyediaan air bersih tidak sekadar dibangun, tetapi benar-benar mampu memberikan layanan nyata kepada masyarakat.
Dengan evaluasi menyeluruh dan pengawasan yang lebih ketat, ia berharap fasilitas publik seperti SPAM tidak hanya menjadi monumen pembangunan, melainkan berfungsi sesuai kebutuhan warga. (ADV)
