SAMARINDA, VIDETIMES.com – Fluktuasi harga bahan pokok di Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera mengambil langkah antisipatif dan strategis untuk menekan laju inflasi yang dinilainya semakin tidak menentu.
Menurut Rusdi, lonjakan inflasi yang kerap terjadi di momen-momen tertentu, seperti menjelang hari besar keagamaan atau perayaan nasional, harus menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi barang serta harga pasar sebagai langkah awal pengendalian.
“Distribusi dan harga harus dikontrol dengan ketat. Tanpa itu, inflasi bisa melonjak sewaktu-waktu dan sangat merugikan masyarakat kecil,” tegas Rusdi (23/7/2025).
Ia menyebut, pola kenaikan harga yang terjadi di Samarinda selama ini menunjukkan lemahnya sistem kontrol dan mitigasi krisis harga di lapangan. Kondisi ini, kata dia, bisa memperparah tekanan ekonomi masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah.
Dalam pandangannya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan penanganan jangka pendek, seperti operasi pasar atau pasar murah. Meski kebijakan itu diapresiasi, Rusdi menilai langkah-langkah tersebut hanya bersifat reaktif, bukan preventif.
“Kami mengapresiasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang rutin menggelar pasar murah, tapi itu kan hanya sesaat. Begitu acara selesai, harga kembali naik. Itu belum menyentuh akar persoalan,” ungkapnya.
Rusdi mendorong Pemkot Samarinda merumuskan kebijakan jangka panjang berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Misalnya dengan memperkuat cadangan pangan lokal, membentuk sistem distribusi yang lebih efisien, serta melibatkan petani dan pelaku UMKM dalam rantai pasok.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi serta sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar program pengendalian inflasi bisa berjalan maksimal. Menurutnya, langkah preventif akan jauh lebih efektif dibandingkan sekadar mengobati saat krisis sudah terjadi.
“Jangan tunggu harga naik baru sibuk cari solusi. Kita butuh sistem yang bisa mengantisipasi sebelum gejolaknya terasa di masyarakat,” tegasnya.
Komisi II DPRD Samarinda, lanjut Rusdi, akan terus mengawal dan mendorong agar Pemkot memiliki peta jalan ketahanan pangan dan stabilitas harga yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa inflasi bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
“Kalau inflasi dibiarkan liar, dampaknya bisa luas. Karena itu, kita butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mampu menjamin kestabilan harga secara menyeluruh,” pungkas Rusdi. (Adv/DPRD Samarinda)
