Kutai Timur – Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur yang membidangi kesejahteraan rakyat, Hj. Mulyana, menyampaikan kewaspadaannya terhadap kemungkinan terjadinya penurunan Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan langkah konkret agar tidak berdampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Iya, sama seperti yang saya sampaikan tadi, kalau harapan kita ini sebenarnya itu tidak terjadi. Tapi kita tidak tahu ya, karena wacana, angin-angin itu sudah kedengarannya. Tetapi harapan kita tadi itu ya tidak terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa selama ini kutai Timur masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk menopang berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jika dana tersebut mengalami pengurangan, pemerintah daerah harus mampu mencari strategi alternatif guna menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kalau itu memang terjadi, pemerintah Kutai Timur ini harus betul-betul kerja keras bagaimana supaya PAD Kutai Timur ini bisa meningkat untuk menopang kebutuhan semua yang ada di Kutai Timur ini,” tutupnya.
Lebih lanjut, Pihaknya mendorong agar pemerintah daerah mulai menggali potensi ekonomi baru di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Ia juga menilai perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada sektor tambang dan perkebunan.
Menurutnya, kemandirian ekonomi daerah menjadi kunci utama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga meskipun terjadi dinamika kebijakan fiskal dari pusat. (ADV)
