Kutai Timur— Fraksi Partai Golkar DPRD akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait ketidakhadiran mereka dalam Rapat Paripurna pada Jumat malam yang membahas penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026 serta Memorandum of Understanding (MoU) proyek Multi Years 2026–2027.
Ketua Fraksi Golkar, Asti Mazar Bulang, menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pembangunan daerah, melainkan sikap tegas menyangkut proses penyampaian dokumen anggaran yang dianggap tidak sesuai mekanisme.
Asti menjelaskan bahwa sejak Kamis hingga jelang paripurna pada Jumat malam, Fraksi Golkar telah berulang kali meminta dokumen lengkap dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, dokumen baru diberikan pada menit-menit terakhir sebelum rapat dimulai.
Kondisi tersebut membuat fraksi tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembacaan, analisis, dan pendalaman terhadap materi anggaran.
“Kami mengikuti instruksi partai untuk tidak hadir, tetapi bukan berarti kami menolak pembangunan strategis daerah. Kami hanya menilai prosesnya tidak sehat karena data baru diberikan pada detik-detik terakhir,” tegas Asti.
Ia menambahkan bahwa fraksinya menyoroti banyaknya usulan pembangunan Multi Years yang baru muncul tahun ini.
Menurutnya, proyek Multi Years idealnya lebih berfokus pada keberlanjutan program yang sudah berjalan sebelumnya, bukan justru menambah daftar kegiatan baru yang belum memiliki landasan perencanaan kuat.
“Harusnya prioritas itu melanjutkan proyek yang sudah ada dulu. Ini malah banyak yang baru. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ujarnya.
Meski tidak hadir fisik maupun melalui Zoom, Golkar menekankan bahwa sikap mereka tetap konstruktif.
“Kami tetap mendukung pembangunan, tapi semua harus sesuai aturan dan mekanisme pembahasan anggaran yang transparan,” tegas Asti.
Ia juga menyinggung bahwa keterangan Sekretariat DPRD saat paripurna menyebutkan bahwa terdapat 22 anggota hadir secara fisik dan 5 anggota hadir melalui Zoom.
Namun, Fraksi Golkar memastikan bahwa tidak satu pun anggotanya mengikuti rapat secara virtual malam itu.
Asti menegaskan bahwa Fraksi Golkar tetap akan mengawal pembahasan anggaran secara objektif dan profesional.
“Kami akan hadir pada pembahasan lanjutan, selama dokumen diberikan lebih awal dan kami punya waktu yang cukup untuk menelaahnya. Pembangunan untuk masyarakat tetap menjadi prioritas kami,” tutupnya. (ADV)
