SAMARINDA, VIDETIMES.com – Persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan tajam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka menilai bahwa kemegahan acara tersebut kontras dengan masalah agraria yang tak kunjung terselesaikan di wilayah tersebut.
Mujahid, Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPD GMNI Kaltim, mengkritik pemerintah yang dinilai lebih mementingkan persiapan HUT RI daripada menyelesaikan persoalan agraria yang sangat kompleks di IKN. Menurutnya, pemerintah terkesan tidak adil dalam menangani persoalan pembebasan lahan warga yang hingga kini belum diberikan kompensasi.
“Pemerintah tampaknya lebih fokus pada persiapan perayaan HUT RI di IKN, sementara ribuan hektare lahan warga masih terkatung-katung tanpa ganti rugi,” tegas Mujahid, Kamis (08/08/24).
Informasi yang diterima Mujahid menyebutkan bahwa ada sekitar 2.086 hektare lahan milik masyarakat yang hingga kini belum dibayarkan. Dia menekankan bahwa situasi ini membuat warga hanya bisa meratapi nasib mereka sambil melihat lahan mereka digunakan untuk pembangunan tanpa adanya kepastian kompensasi.
Selain itu, Mujahid juga mengkritik pembengkakan anggaran untuk acara seremonial HUT RI di IKN. Menurutnya, pembiayaan yang membengkak untuk acara yang bersifat seremonial tidaklah etis di tengah kegelisahan warga yang masih menunggu hak mereka.
“Anggaran yang membengkak untuk acara seremonial ini sangat tidak pantas, terutama ketika masih banyak warga yang mempertanyakan kapan lahan mereka akan dibayarkan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Mujahid mengecam kebijakan pemerintah yang melarang warga sekitar IKN untuk turut serta dalam upacara HUT RI. Dia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi yang hanya membuat warga sekitar menjadi penonton di tanah mereka sendiri.
“Perayaan HUT RI ini mencerminkan sebuah pesta di tengah derita warga yang hak-haknya masih terabaikan,” tutupnya. (*)
