Sangatta, Videtimes.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menegaskan sikap kritis namun konstruktif terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Melalui Ketua Fraksi, Akbar Tanjung, PKS menyampaikan bahwa penyusunan anggaran tahun depan harus dilakukan lebih tepat sasaran, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Dalam penyampaiannya di hadapan sidang paripurna, Akbar menyoroti proyeksi pendapatan daerah yang mencapai Rp5,736 triliun. Ia menilai angka tersebut menggambarkan potensi besar Kutai Timur, namun harus dikelola secara bijak agar memberikan manfaat merata. Apalagi, Pendapatan Transfer diproyeksikan mencapai Rp5,212 triliun, yang artinya pemerintah memiliki tanggung jawab besar memastikan penggunaannya tidak terserap pada belanja yang kurang prioritas.
Fraksi PKS memberikan perhatian serius pada Belanja Operasional, terutama potensi pemborosan pada pos-pos non-esensial. Akbar mendorong pemerintah melakukan audit efisiensi rutin, merasionalisasi perjalanan dinas, pengadaan peralatan kantor, serta berbagai belanja operasional lain yang berpotensi mengurangi hak pegawai jika tidak dikendalikan. “Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tetapi memastikan belanja memiliki manfaat nyata,” ujarnya.
Terkait Belanja Modal, PKS meminta agar setiap pembangunan memiliki dampak ekonomi yang terukur. Investasi pada gedung dan infrastruktur harus diarahkan pada sektor yang mendorong konektivitas, pertumbuhan UMKM, dan pelayanan publik. Akbar menegaskan agar pemerintah menghindari pembangunan bernilai simbolis tanpa manfaat luas bagi masyarakat.
PKS juga mengapresiasi enam prioritas pembangunan daerah, seperti peningkatan SDM, transformasi ekonomi, dan digitalisasi, namun meminta agar pemerintah konsisten pada pelaksanaannya. Akbar menutup pandangannya dengan harapan agar RAPBD 2026 benar-benar kembali kepada rakyat. “Anggaran ini bukan sekadar dokumen, melainkan harapan bagi jutaan warga Kutai Timur,” pungkasnya. (Adv)
