Kutai Timur – Meski kemampuan fiskal Kutai Timur menurun, DPRD memastikan proyek-proyek multi-years tetap dilanjutkan dengan penyesuaian mekanisme pembayaran.
Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Golkar, Kari Palembong, menegaskan bahwa proyek jangka panjang tidak bisa dihentikan begitu saja.
“Proyek multi-years tidak bisa dihentikan begitu saja. Perubahannya hanya pada mekanisme pembayaran,” ujarnya.
Kari menjelaskan bahwa pembiayaan proyek akan dibagi hingga tahun 2026 dan 2027.
Menurutnya, skema ini merupakan langkah yang lazim dilakukan ketika pendapatan daerah menurun sehingga anggaran tidak terbebani pada satu tahun fiskal.
“Skema ini diterapkan agar proyek tetap berjalan tanpa membebani fiskal dalam satu tahun anggaran,” katanya.
Meskipun proyek multi-years tetap berjalan, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam memulai proyek baru pada tahun berikutnya. Kari menyebut bahwa program tambahan atau yang tingkat urgensinya rendah kemungkinan besar akan ditunda.
Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan tidak ada proyek yang mangkrak.
Ia menekankan bahwa proyek multi-years merupakan program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus diselesaikan sesuai rencana.
DPRD juga meminta SKPD lebih berhati-hati dalam menyusun rencana kerja agar tidak menambah beban fiskal.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, proyek harus tetap berjalan,” tegasnya.
DPRD turut menegaskan komitmennya dalam mengawasi jalannya proyek agar tidak terhambat oleh penurunan fiskal.
Kari mengakhiri keterangannya dengan penegasan bahwa pemerintah tetap harus menjaga komitmen pembangunan.
“Kami memastikan tidak ada proyek yang mangkrak akibat penurunan fiskal. Pemerintah harus menjaga komitmen pembangunan,” tutupnya. (ADV)
