Kutai Timur – Menurunnya fiskal daerah pada 2025 mendorong DPRD Kutai Timur meminta perusahaan tambang meningkatkan kualitas dan komitmen terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR).
Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Golkar, Kari Palembong, menilai perusahaan harus lebih serius membantu masyarakat.
“Perusahaan tidak boleh hanya fokus pada keuntungan. Mereka harus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kari menilai sebagian program CSR yang berjalan masih bersifat simbolis dan belum memberikan dampak signifikan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah desa agar program benar-benar sesuai kebutuhan.
“Keterlibatan desa sangat penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” katanya.
Dalam kondisi fiskal yang sedang menurun, CSR dianggap sangat berperan sebagai penopang terhadap berbagai program masyarakat, seperti kegiatan kepemudaan, bantuan sosial, hingga pembangunan fasilitas umum.
Kari juga meminta agar pelaksanaan CSR dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat melihat manfaatnya secara langsung.
Transparansi dinilai penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya secara konsisten.
Ia menegaskan bahwa CSR bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral yang harus dijalankan perusahaan secara serius.
“CSR bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban. Perusahaan harus lebih proaktif dan memberikan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kari berharap peningkatan komitmen CSR dapat membantu menutupi keterbatasan anggaran pemerintah dan memperkuat dukungan terhadap pembangunan masyarakat di tingkat lokal. (ADV)
