Kutai Timur — Anggota DPRD Kutai Timur dari Dapil 2, dr. Novel Tyty Paembonan, menilai bahwa pemerintah harus melakukan verifikasi mendalam terhadap usulan program multiyears senilai Rp2,19 triliun.
Menurutnya, penyusunan rencana jangka panjang tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan asumsi tanpa data dan perhitungan teknis yang akurat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan daftar kegiatan multiyears agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari.
Terlebih, kondisi APBD tahun depan diproyeksikan tidak terlalu besar.
“Semua usulan multiyears perlu ditelaah secara cermat agar tidak menjadi sekadar rencana tanpa realisasi pada tahun berikutnya,” ujarnya.
dr. Novel menjelaskan bahwa usulan multiyears mencakup 32 paket pekerjaan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas layanan publik, penanganan banjir melalui irigasi, hingga lanjutan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan sektor darat.
Meski demikian, ia menilai pemerintah harus memberikan penjelasan teknis yang komprehensif terkait setiap usulan tersebut.
“Pemerintah tentu melihat usulan ini sebagai kebutuhan mendesak, tetapi tetap diperlukan dasar pertimbangan yang jelas dan terukur,” katanya.
Dalam pembahasan bersama DPRD, ia mengungkapkan bahwa banyak anggota dewan dari berbagai dapil menyampaikan masukan tambahan terkait proyek yang belum tercantum dalam daftar usulan.
Namun, beberapa di antaranya disebutkan oleh Bina Marga telah masuk dalam skema tahun tunggal sehingga perlu penyesuaian administrasi.
“Usulan dari lima dapil juga telah disampaikan, dan beberapa di antaranya harus diperbaiki penempatannya dalam skema anggaran,” jelasnya.
Menurut dr. Novel, Badan Anggaran DPRD nantinya akan melakukan seleksi ketat untuk menentukan program mana yang layak diprioritaskan, menyesuaikan dengan kemampuan APBD Kutai Timur yang diperkirakan hanya sebesar Rp4,867 triliun tahun depan.
“Dengan kondisi APBD yang terbatas, setiap keputusan harus diambil dengan penuh kehati-hatian,” pungkasnya. (ADV)
