Kutai Timur – DPRD Kutai Timur resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2026 dalam rapat paripurna.
Salah satu agenda penting dalam paripurna tersebut adalah pembahasan program pembangunan berbasis Multi Years Contract (MYC), yang menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah.
Akbar menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur yang telah merancang pembangunan jalan, jembatan, sistem air bersih, drainase kota, serta Pelabuhan Kenyamukan melalui skema MYC.
Ia menilai program ini bukan hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Saya mengapresiasi Pemkab Kutim yang berani mengambil langkah MYC untuk jalan, jembatan, air bersih, drainase, hingga Pelabuhan Kenyamukan. Ini kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
APBD 2026 disebut sebagai titik awal percepatan karena selama ini banyak program berjalan lambat akibat proses administrasi yang memakan waktu.
Dengan disahkannya APBD lebih awal, Akbar berharap pemerintah bisa bekerja lebih cepat.
“Kita ingin Januari administrasinya sudah mulai berjalan, sehingga Maret atau April kegiatan fisik sudah dikerjakan. Jangan terulang lambatnya pekerjaan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Akbar menyebut pembangunan jalan masih menjadi prioritas, mengingat banyak desa yang masih bergantung pada akses darat yang jauh dari memadai.
Selain itu, sarana air bersih juga masih menjadi keluhan masyarakat di beberapa kecamatan, sehingga menjadi bagian penting dari proyek MYC 2026–2027.
Pembangunan drainase kota juga mendapat perhatian. Menurut Akbar, peningkatan kapasitas drainase merupakan kebutuhan mendesak guna mengurangi potensi banjir di wilayah perkotaan.
Sementara itu, pengembangan Pelabuhan Kenyamukan diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru yang dapat meningkatkan konektivitas logistik antarwilayah.
Akbar menegaskan bahwa DPRD siap mengawal seluruh proses pembangunan agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa MYC harus dilaksanakan dengan pengawasan ketat agar sesuai dengan target yang ditetapkan.
“APBD 2026 ini bukan hanya rencana angka, tetapi komitmen untuk mempercepat pelayanan dan memperkuat infrastruktur daerah. Pemerintah harus bergerak cepat, dan DPRD akan mengawalnya,” pungkas Akbar. (ADV)
