SAMARINDA, VIDETIMES.com – DPRD Kota Samarinda menilai persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak informasi atau membuka lowongan kerja baru.
Lebih dari itu, kualitas penyerapan tenaga kerja, kesesuaian kompetensi, serta keberlanjutan pekerjaan dinilai harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan ketenagakerjaan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini bukan semata soal ketersediaan lapangan kerja, melainkan efektivitas sistem penyaluran tenaga kerja dan kesiapan sumber daya manusia lokal untuk mengisi kebutuhan tersebut.
“Kita harus jujur melihat persoalan ketenagakerjaan. Yang dibutuhkan bukan hanya informasi kerja, tapi kepastian penyerapan dan keberlanjutan pekerjaan,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Menurut Novan, pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat terkait tingkat serapan tenaga kerja, sektor-sektor yang paling banyak menyerap pekerja, serta kelompok usia yang masih rentan terhadap pengangguran.
Data tersebut dinilai penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
“Tanpa data pascapenyaluran tenaga kerja, kita hanya menebak-nebak. Padahal kebijakan harus berbasis angka dan fakta lapangan,” katanya.
Ia menilai, hingga kini masih terjadi ketimpangan antara kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi pencari kerja, terutama dari kalangan lulusan baru.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pelatihan vokasi serta peningkatan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja di Samarinda.
“Kalau lulusan terus bertambah tapi kompetensinya tidak nyambung dengan kebutuhan dunia kerja, angka pengangguran akan stagnan,” tegasnya.
Novan juga mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk berperan lebih aktif dan strategis dalam melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja lokal secara berkala.
Selain itu, perusahaan diharapkan tidak hanya membuka lowongan, tetapi juga menyediakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
“Peran Disnaker harus lebih strategis, bukan sekadar administratif. Harus bisa menjadi jembatan antara dunia usaha dan tenaga kerja lokal,” ucapnya.
Pihaknya menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.
Menurut Novan, keberhasilan kebijakan di sektor ini tidak hanya diukur dari banyaknya lowongan yang tersedia, tetapi dari menurunnya angka pengangguran serta meningkatnya kualitas hidup para pekerja.
“Kalau pengangguran turun dan tenaga kerja kita terserap dengan baik, barulah kebijakan itu bisa disebut berhasil,” tandasnya.
