SAMARINDA, VIDETIMES.com – Rendahnya perhatian terhadap penguatan literasi dinilai menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Samarinda.
DPRD Samarinda menilai, literasi belum ditempatkan sebagai agenda strategis dalam kebijakan pembangunan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa literasi seharusnya menjadi fondasi utama dalam mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing, bukan sekadar pelengkap program pendidikan formal.
“Literasi itu pondasi. Kalau membaca saja tidak dibiasakan, sulit berharap kualitas SDM kita bisa bersaing,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Ia menilai peningkatan Tingkat Gemar Membaca (TGM) yang tercatat di Kota Samarinda belum sepenuhnya mencerminkan perubahan budaya membaca yang nyata di masyarakat.
Kenaikan angka tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan tumbuhnya kebiasaan menjadikan literatur sebagai sumber utama pengetahuan.
“Angkanya naik, tapi dampaknya belum terasa. Budaya membaca masih belum menjadi kebiasaan sehari-hari,” katanya.
Puji juga menyoroti belum adanya kebijakan yang kuat dan terintegrasi untuk mendorong literasi lintas sektor.
Menurutnya, tanpa payung regulasi yang jelas, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan bergerak sendiri-sendiri dan sulit menciptakan dampak yang signifikan.
“Kalau tidak ada payung kebijakan yang kuat, OPD akan jalan sendiri-sendiri. Literasi tidak bisa dibangun dengan cara parsial,” tegasnya.
Selain itu, ia mengkritisi terbatasnya ruang gerak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Samarinda akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada stagnasi program literasi dan minimnya inovasi yang dapat mendorong minat baca masyarakat.
“Dinas teknis itu seharusnya jadi motor inovasi literasi. Tapi kalau anggarannya tertekan, programnya pasti jalan di tempat,” ucap Puji.
Menurutnya, lemahnya penguatan literasi akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, hingga daya saing daerah dimasa mendatang.
“Kalau literasi terus diabaikan, jangan heran kalau SDM kita tertinggal,” ujarnya.
Kendati demikian, Puji menegaskan bahwa pembangunan budaya literasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
Ia mendorong partisipasi aktif masyarakat agar kegiatan membaca tumbuh sebagai kebutuhan bersama.
“Pemerintah bisa membuka jalan, tapi masyarakat harus mau melangkah. Tanpa kesadaran bersama, literasi tidak akan tumbuh,” pungkasnya.
