SAMARINDA, VIDETIMES.com – Kasus kekerasan terhadap anak yang kembali mencuat di Kota Samarinda menuai kecaman dan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bertindak. Melalui Komisi IV, DPRD mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh panti asuhan yang beroperasi di wilayah kota.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, menegaskan bahwa panti asuhan semestinya menjadi tempat aman dan memberikan perlindungan, bukan justru menjadi sumber trauma baru bagi anak-anak.
“Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber penderitaan dan trauma bagi sebagian anak. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Yakob (28/6/2025).
Ia meminta Dinas Sosial Kota Samarinda segera mengambil langkah konkret, mulai dari peninjauan ulang izin operasional panti, pengecekan kondisi sarana prasarana, hingga memastikan para pengasuh memiliki kompetensi dan rekam jejak yang layak.
Tak hanya itu, Yakob juga menyoroti pentingnya sistem pelaporan kekerasan yang lebih mudah diakses dan ramah anak. Sistem ini harus menjamin keamanan dan kenyamanan pelapor agar para korban berani menyampaikan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut.
“Kami di Komisi IV siap mendorong kebijakan dan anggaran yang mendukung perlindungan anak. Edukasi dan pengawasan akan terus kami kuatkan,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, DPRD berencana menginisiasi forum lintas sektor yang melibatkan dinas teknis terkait, aparat penegak hukum, hingga lembaga perlindungan anak. Forum ini bertujuan membangun sistem perlindungan yang tak hanya bersifat reaktif, tapi juga preventif.
Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Samarinda dalam memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagai bagian dari pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. (ADV/DPRD Samarinda)
