Kutai Timur — Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa percepatan administrasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang masuk dalam skema Multi Years Contract (MYC) tahun 2026–2027.
Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, lambatnya proses administrasi selalu menjadi faktor utama terhambatnya pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
Akbar mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan sejumlah program prioritas melalui APBD murni 2026 dan paket MYC, hal itu tidak akan berdampak besar jika tahapan administrasi kembali terlambat.
“Kami minta Januari sudah mulai jalan administrasinya. Jangan menunggu sampai pertengahan tahun. Kalau administrasi selesai cepat, maka kegiatan fisik bisa mulai di Maret atau April,” tegasnya.
Menurut Akbar, DPRD Kutim ingin pola kerja pemerintah daerah berubah lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan bahwa pada APBD Perubahan tahun-tahun sebelumnya, proyek fisik bisa dimulai di bulan Oktober atau November.
Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi Pemkab Kutim untuk tidak bisa memulai lebih awal pada APBD murni 2026.
“Kalau saat perubahan APBD bisa ngebut, kenapa di APBD murni tidak? Harusnya lebih siap,” tambahnya.
Akbar juga menyinggung peningkatan pengawasan administratif yang kini semakin ketat karena adanya sistem MCP dan MCSP dari KPK.
Ia memahami bahwa pembenahan administrasi perlu dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan, namun menegaskan bahwa peningkatan pengawasan tidak boleh membuat proses menjadi terlalu lambat.
“Saya paham ada MCP dan MCSP dari KPK yang memperketat penyusunan dokumen. Itu bagus sebagai upaya pencegahan, tapi jangan sampai menghambat jalannya pembangunan,” ujarnya.
Selain soal administrasi, Akbar turut mengapresiasi Pemkab Kutim karena proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, drainase kota, dan Pelabuhan Kenyamukan telah masuk dalam MYC 2026–2027.
Ia menyebut langkah tersebut tepat karena mampu memberikan kepastian keberlanjutan dan penyelesaian jangka panjang.
“MYC ini penting. Kita bicara jalan, jembatan, air bersih, drainase, sampai pelabuhan—semua itu proyek besar yang tidak bisa selesai dalam satu tahun anggaran,” katanya.
Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa keberhasilan MYC akan sangat ditentukan oleh disiplin administrasi sejak awal.
DPRD Kutim, kata Akbar, akan terus mendorong pemerintah agar tidak mengulangi pola lama yang menyebabkan keterlambatan proyek.
“Harapan kita sederhana: jangan ada lagi kegiatan yang baru jalan di akhir tahun. Masyarakat butuh percepatan, bukan penundaan,” pungkasnya. (ADV)
