Kutai Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kutim, Kari Palimbong, menyampaikan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama lembaga legislatif selain legislasi dan penganggaran.
Menurutnya, ketiga fungsi tersebut harus berjalan seimbang agar pembangunan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kari menjelaskan bahwa pembangunan fisik di Kutai Timur mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari proyek jalan, jembatan, hingga fasilitas pelayanan publik.
Karena seluruh kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD, maka penting untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar teknis yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
“Banyak pekerjaan fisik yang harus kami pastikan kualitasnya sesuai standar,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD Kutim akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna melihat progres dan kualitas pekerjaan secara objektif.
Kari menuturkan bahwa pemeriksaan meliputi penggunaan material, metode pelaksanaan, serta kesesuaian proyek dengan rencana anggaran biaya.
Ia menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Kari juga mengingatkan para kontraktor agar tidak sekadar mengejar penyelesaian cepat tanpa memperhatikan mutu pekerjaan.
Menurutnya, proyek yang diselesaikan secara terburu-buru dengan kualitas rendah hanya akan menimbulkan kerusakan dalam waktu singkat dan merugikan masyarakat.
“Kami tidak menginginkan pekerjaan cepat selesai tetapi mutunya rendah,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun pelaksana proyek, dapat bekerja dengan integritas tinggi.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami DPRD Kutim akan terus mengawal pembangunan agar seluruh proyek memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas infrastruktur daerah,”pungkasnya. (ADV)
