Kutai Timur – DPRD Kutai Timur menegaskan pentingnya percepatan realisasi program pembangunan daerah sejak awal tahun 2026.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung, usai pembahasan APBD dan program Multi Years Contract (MYC) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Selama beberapa tahun terakhir, keterlambatan proses administrasi menjadi penyebab utama lambannya pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.
Akbar menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terulang, mengingat banyak kebutuhan masyarakat yang mendesak, terutama terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana dasar lainnya.
“Kami ingin pemerintah mulai bergerak sejak Januari, bukan menunggu pertengahan tahun. Administrasi harus disiapkan lebih awal agar kegiatan fisik dapat dimulai maksimal bulan Maret atau April,” tegasnya.
Dalam konteks percepatan pembangunan, Akbar menyampaikan apresiasi terhadap Pemkab Kutim yang menetapkan sejumlah proyek strategis melalui MYC 2026–2027.
Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, drainase kota, dan Pelabuhan Kenyamukan melalui MYC adalah langkah tepat agar proyek besar tidak lagi terhambat karena batas waktu satu tahun anggaran.
“Dengan MYC, proyek besar bisa berjalan lebih terukur, terencana, dan tidak terburu-buru. Ini penting untuk kualitas pekerjaan,” katanya.
Selain itu, proyek MYC dinilai sangat mendukung percepatan ekonomi lokal.
Jalan dan jembatan yang lebih baik akan memperlancar koneksi antarwilayah, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta membuka akses bagi potensi ekonomi baru.
Begitu pula dengan Pelabuhan Kenyamukan yang menjadi fokus pengembangan logistik daerah.
Akbar juga menyoroti pentingnya percepatan penyediaan air bersih melalui program SPAM pedesaan.
Menurutnya, akses air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Air bersih adalah kebutuhan utama. Tidak boleh tertunda hanya karena proses administrasi yang lambat,” tegasnya.
Dalam upaya percepatan ini, Akbar menyebut DPRD siap membantu pemerintah dengan melakukan pengawasan ketat agar tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat jalannya program.
Ia juga meminta perangkat daerah bekerja lebih disiplin dan memaksimalkan perencanaan sejak awal tahun anggaran. (ADV)
