Kutai Timur, Videtimes.com – Program pemerataan listrik di Kabupaten Kutai Timur terus menjadi fokus perhatian Anggota DPRD Kutim, Akbar Tanjung. Meski sebagian besar wilayah telah terjangkau jaringan PLN, masih ada sejumlah desa yang belum mendapatkan akses listrik secara memadai.
Dalam laporannya, Akbar menyebutkan bahwa total wilayah administrasi Kutim terdiri dari 139 desa dan 2 kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar sudah menikmati listrik, namun masih terdapat desa yang belum teraliri. “Seperti yang saya laporkan, kita ada 139 desa 2 kelurahan. Hari ini kalau masuk 15 desa yang di APBN perubahan ini, itu tersisa 13 desa lagi,” ujarnya.
Akbar menekankan pentingnya listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat modern. Tanpa listrik, berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan usaha ekonomi akan berjalan lambat. Karena itu, ia terus mendorong PLN dan pemerintah pusat untuk mempercepat proses elektrifikasi desa.
“Listrik itu kebutuhan pokok. Kalau tidak ada listrik, pembangunan desa akan sulit berjalan. Kita harus pastikan seluruh desa di Kutim teraliri listrik agar pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi masyarakat bisa berjalan maksimal,” katanya.
Selain pemasangan jaringan listrik, Akbar menegaskan bahwa kapasitas daya listrik juga harus diperhatikan. Beberapa desa memang sudah mendapatkan sambungan listrik, tetapi kapasitasnya belum stabil sehingga perlu peningkatan agar dapat memenuhi kebutuhan warga.
Menurut Akbar, percepatan elektrifikasi desa tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal koordinasi lintas pihak agar proyek dapat berjalan lancar. “Itu tadi artinya kita selalu suarakan. Khususnya saya sebagai Ketua Fraksi PKS Timur. Saya terlalu kawal secara teknis di Kabag Sumber Daya Alam,” jelasnya.
Akbar optimis bahwa target 100 persen desa berlistrik di Kutim dapat tercapai dalam waktu dekat. Penyediaan listrik yang merata tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari warga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat pelayanan publik di desa-desa.
Dengan tersisanya 13 desa yang belum terjangkau, percepatan program ini dinilai sangat penting. Akbar berharap koordinasi yang konsisten antara pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah dapat memastikan seluruh desa di Kutim segera menikmati listrik, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan. (Adv)
