SAMARINDA, VIDETIMES.com – Rapat paripurna ke-5 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang membahas laporan hasil reses berlangsung dengan nuansa kekecewaan. Penyebabnya, sejumlah pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tak hadir dalam forum penting tersebut.
Ketidakhadiran para petinggi Pemprov ini memicu reaksi keras dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia mengungkapkan bahwa absennya mereka mencerminkan kurangnya komitmen terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Menurutnya, keberadaan eksekutif dalam rapat seperti ini sangat penting untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah dihimpun oleh para legislator.
“Kami merasa tidak dihargai,” tegas Hasanuddin saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Senin (10/2/2025).
Ia menekankan bahwa jika Pj Gubernur berhalangan hadir, seharusnya Sekretaris Daerah (Sekda) atau kepala dinas terkait bisa mewakili. Sebab, laporan hasil reses merupakan bagian dari evaluasi program pembangunan yang telah menggunakan anggaran besar.
“Ini adalah masukan resmi yang harus diperhatikan dan diakomodasi sesuai kemampuan anggaran. Jangan sampai forum seperti ini dipandang sebelah mata,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Senada dengan Hasanuddin, Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, juga menyayangkan absennya pimpinan Pemprov dalam sidang paripurna ini. Menurutnya, reses adalah jembatan utama antara rakyat dan pemerintah yang tidak boleh diabaikan.
“Rapat paripurna ini bukan sekadar seremoni, melainkan forum yang harus mendapatkan perhatian serius,” katanya.
Darlis meminta agar DPRD melayangkan surat resmi kepada Pemprov untuk menekankan pentingnya kehadiran pejabat tinggi dalam forum strategis seperti ini.
Meski beberapa kepala dinas hadir, seperti Kepala Dinas Kehutanan, Kepala DPMPTSP, Kepala Diskominfo, Kepala Disdukcapil, Kepala Satpol PP, serta Direktur RSUD AWS, ketidakhadiran Sekda dan kepala badan strategis lainnya tetap menjadi catatan bagi DPRD.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang III, drh. Arief Murdiyatno. Ia menekankan bahwa hasil reses harus dikolaborasikan dengan program Pemprov agar selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi kerja DPRD yang telah membentuk pokja dan pansus untuk memperkuat sinergi. Harapannya, ke depan, kebijakan yang diambil lebih sinkron dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Namun, pernyataan ini masih menyisakan tanda tanya bagi para anggota DPRD. Mereka berharap Pemprov menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menghargai hasil reses, yang merupakan cerminan kebutuhan rakyat.
DPRD pun menegaskan agar ketidakhadiran pimpinan daerah dalam sidang-sidang penting tidak terulang kembali di masa mendatang. (Elf)
