Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Faishal Rachman, menyoroti minimnya program pemberdayaan masyarakat yang benar-benar memberikan dampak nyata di sejumlah wilayah.
Keluhan warga mengenai kurangnya bantuan yang menyentuh kebutuhan dasar dinilainya terus bermunculan selama masa reses.
“Banyak masyarakat mengeluhkan tidak adanya program yang berjalan optimal. Mereka meminta perhatian,” ujar Faishal.
Melihat kondisi tersebut, ia mengambil langkah mandiri dengan merancang program bantuan ternak tanpa menggunakan dana APBD.
Program berbasis bagi hasil ini dinilai lebih realistis untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara langsung.
“Saya memulai inisiatif pemberian ternak. Dalam satu tahun ketika ternak dijual, hasilnya dibagi 70 persen untuk masyarakat dan 30 persen sebagai bagian kami,” jelasnya.
Skema ini menawarkan model pemberdayaan yang dianggap lebih cepat direalisasikan dan tidak memerlukan proses birokrasi panjang.
Faishal menilai bahwa tidak semua program kerakyatan harus bergantung pada dana pemerintah. Ia bahkan menyebut banyak pihak swasta yang bersedia terlibat jika program disusun dengan jelas.
“Jika konsepnya matang dan manfaatnya nyata, banyak kontraktor atau pihak swasta yang siap mendukung. Tidak semuanya harus menunggu kucuran APBD,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat harus melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah daerah.
Kolaborasi antara wakil rakyat, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan.
“Harus ada tindakan langsung yang betul-betul menyentuh masyarakat. Menunggu kebijakan saja membuat banyak warga tertinggal,” ujarnya.
Faishal berharap inisiatifnya dapat menjadi pemicu bagi pihak lain untuk melakukan upaya serupa sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih luas. (ADV)
