VIDETIMES – Menyikapi penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 yang diproyeksikan tinggal sekitar Rp4,8 triliun, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutim mengambil langkah strategis dengan memperkuat koordinasi ke tingkat pusat. Langkah ini dilakukan agar program ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian tetap berjalan tanpa hambatan pendanaan.
Kabid Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, menjelaskan bahwa pihaknya kini lebih banyak mengandalkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program-program Kementerian Pertanian. “Kami tetap ingin mencapai target pembangunan pertanian di Kutim. Karena APBD menurun, maka strategi kami adalah mengejar dukungan kegiatan dari APBN,” ujarnya,Selasa (18/11/2025).
Dessy menyebut, sejumlah program prioritas seperti pencetakan sawah seluas 1.150 hektar, rehabilitasi sawah, serta pengadaan alat dan mesin pertanian akan didorong menggunakan dana APBN. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk efisiensi dan optimalisasi sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Anggaran Kementerian Pertanian tahun ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ini peluang besar bagi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam program nasional,” tambahnya.
Selain itu, DTPHP juga terus melakukan inventarisasi lahan yang potensial untuk dijadikan lokasi program pertanian baru, sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor guna memastikan setiap bantuan dari pusat bisa tepat sasaran.
Dessy berharap, dengan dukungan dari Kementerian Pertanian, Kutai Timur mampu mempertahankan produktivitas pertanian meski dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas. “Prinsipnya, kita jangan berhenti bergerak. Dukungan pusat menjadi kunci agar sektor pertanian Kutim tetap tumbuh,” pungkasnya.(K/AdvKominfo)
